Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mulai berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2028 kembali menarik perhatian publik. Basuki Hadi Mulyono, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, menanggapi isu tersebut dengan menjelaskan bahwa pembangunan IKN terus berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Menurutnya, rencana pembangunan IKN yang selesai pada 2028 adalah hasil arahan dari Presiden sebelumnya, yang juga memberikan petunjuk jelas mengenai waktu penyelesaian pembangunan tersebut.
Dalam kesempatan yang berbeda, Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan bahwa pembangunan IKN bukan hanya sekedar pembangunan fisik, tetapi juga pembentukan ekosistem yang lengkap. “Pak Menteri PU yang menyampaikan mungkin perintah beliau, waktu beliau merintah saya, waktu mau menunjuk memang diharapkan tahun 2028 bisa disana, tapi sekarang udah ditetapkan apa udah lebih dijelaskan oleh Menteri PU,” ujarnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa keputusan untuk menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan bukanlah keputusan yang diambil secara tiba-tiba, tetapi sudah direncanakan dengan matang sejak awal pemerintahan sebelumnya.
Sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki menjelaskan bahwa pihaknya kini fokus menyiapkan infrastruktur dasar untuk menunjang fungsi pemerintahan. Ekosistem yang dibangun mencakup kantor, hunian, serta lembaga-lembaga negara yang vital, seperti yudikatif, legislatif, dan eksekutif. “Jadi waktu perintah ke saya memang harus menyelesaikan ekosistemnya yudikatif, legislatif dan yang sekarang baru eksekutif, jadi mulai tahun ini kita siapkan ekosistem untuk kantor dan hunian, yudikatif dan legislatif, yudikatif kan MA MK yudisial legislatif, DPR, MPR, DPD,” tambahnya. Dengan demikian, pembangunan IKN tidak hanya mencakup sarana fisik, tetapi juga mendukung kelancaran fungsi lembaga-lembaga negara di pusat pemerintahan yang baru.
Meskipun banyak yang meragukan kelancaran pembangunan IKN, Basuki Hadi Mulyono menegaskan bahwa proyek ini akan tetap berjalan sesuai dengan rencana. Ia membantah isu yang menyebutkan bahwa pembangunan IKN akan mengalami keterlambatan atau penundaan. Pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan proses pembangunan tanpa adanya hambatan berarti. "Pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan IKN dan tidak ada potensi keterlambatan," ujar Basuki dengan tegas.
Bantahan tersebut cukup penting, mengingat spekulasi mengenai molornya pembangunan sering muncul di tengah berjalannya proyek besar seperti IKN. Namun, dengan penegasan dari Basuki Hadi Mulyono, masyarakat diharapkan lebih tenang dan percaya bahwa IKN tetap berada dalam jalur yang benar untuk memenuhi target 2028.
Sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadi Mulyono memiliki peran besar dalam memastikan kelancaran proses pembangunan ini. Dalam proses tersebut, ia bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang memiliki peran penting dalam memastikan kesiapan infrastruktur dasar. Penyelesaian pembangunan infrastruktur yang mencakup fasilitas hunian, kantor pemerintah, serta lembaga negara lainnya, menjadi kunci sukses bagi keberhasilan IKN sebagai ibu kota baru negara Indonesia.
Rencana Presiden Prabowo untuk memulai bekerja di IKN pada 2028 tidak hanya menjadi simbol peralihan ibu kota negara, tetapi juga merupakan gambaran besar dari transformasi pemerintahan Indonesia yang lebih modern. Perpindahan pusat pemerintahan ini bertujuan untuk mendukung pemerataan pembangunan, mempercepat pemerintahan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.
IKN juga diharapkan dapat menjadi pusat inovasi dan kemajuan yang menggabungkan unsur keberlanjutan dan teknologi tinggi, dengan tujuan menjadikannya sebagai ibu kota yang ramah lingkungan dan efisien. Pembangunan IKN sendiri memiliki tantangan yang besar, baik dari segi pembiayaan, infrastruktur, hingga kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung kelangsungan kehidupan di kota baru ini.
Pemerintah Indonesia, melalui Basuki Hadi Mulyono, terus memastikan bahwa pembangunan ekosistem IKN berjalan sesuai dengan rencana. Fokus pada penyelesaian lembaga-lembaga negara dan berbagai fasilitas pendukung lainnya menjadi prioritas utama agar Prabowo dapat mulai berkantor di ibu kota baru sesuai dengan janji pada 2028.
(Gin)
