MADINAH – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, mengungkapkan bahwa Pemerintah Arab Saudi tidak mengeluarkan satu pun visa furoda pada musim haji tahun ini. Kebijakan ini membuat banyak calon jamaah dan penyelenggara haji furoda di Indonesia mengalami kerugian besar karena sudah melakukan berbagai pembayaran awal.

Abdul Wachid menyampaikan bahwa antisipasi terkait persoalan visa furoda sebenarnya telah dibahas bersama Kementerian Agama sejak Kunjungan Kerja Komisi VIII ke Arab Saudi pada Mei 2024. Saat itu, Konjen RI di Jeddah telah memberi sinyal adanya rencana pengetatan visa non-kuota, termasuk visa furoda, karena persoalan kepadatan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

“Sejak tahun lalu, kami sudah menangkap persoalan ini. Konjen menyampaikan akan ada pengetatan dari Pemerintah Arab Saudi terhadap visa non-haji, termasuk visa furoda,” kata Abdul Wachid di Madinah, Jumat (30/5).

Sebagai anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, ia menegaskan bahwa pengaturan visa furoda sepenuhnya merupakan kewenangan Arab Saudi. Indonesia, termasuk DPR, tidak memiliki kapasitas untuk mengontrol jumlah ataupun distribusi visa furoda.

Langkah Arab Saudi ini, menurutnya, berdampak global, tidak hanya terhadap Indonesia. Sejumlah biro perjalanan penyelenggara haji furoda dilaporkan sudah membayar akomodasi, tiket, serta berbagai fasilitas di Tanah Suci, namun kini visanya tidak bisa digunakan. “Saya menerima banyak keluhan dari mereka,” ujarnya.

Sebagai solusi, Abdul Wachid meminta penyelenggara travel untuk segera memanggil calon jamaah dan menjelaskan kondisi ini secara transparan. “Kalau jamaah ingin menunda dananya untuk tahun depan, silakan. Tapi kalau tidak, kembalikan secara utuh. Ini soal kepercayaan publik yang harus dijaga,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.