JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menanggapi insiden kericuhan dalam kegiatan bursa kerja (job fair) di President University, Bekasi, dengan menekankan pentingnya perencanaan teknis yang matang dan kolaborasi antarpihak dalam penyelenggaraan job fair.
Melalui Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, kementerian menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemkab Bekasi, namun meminta adanya evaluasi teknis agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
“Kami memahami tingginya antusiasme masyarakat dalam mencari peluang kerja, dan melihat peristiwa ini sebagai cerminan bahwa kebutuhan terhadap informasi dan akses kerja masih sangat besar,” ujar Sunardi, Jumat (30/5).
Sunardi menjelaskan bahwa job fair memang cenderung mengundang keramaian, karena menjadi titik temu antara pencari kerja dan penyedia lapangan kerja dalam satu lokasi. Ini berbeda dengan sistem lamaran kerja konvensional yang bersifat tersebar dan individual.
Ia menambahkan bahwa animo besar terhadap job fair terutama datang dari lulusan baru SMA/SMK, perguruan tinggi, maupun pekerja yang mengalami PHK atau sedang mencari pekerjaan baru.
“Karena itu, job fair harus dirancang secara baik dan tertib,” tegasnya.
Kemnaker mencatat, jumlah angkatan kerja Indonesia pada Februari 2025 mencapai lebih dari 149 juta orang, naik sekitar 2 juta dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan itu banyak berasal dari lulusan baru berbagai jenjang pendidikan.
Meski terjadi insiden di Bekasi, Kemnaker menegaskan banyak job fair lain yang berlangsung tertib, salah satunya di Gedung Kemnaker Jakarta pada 22–23 Mei 2025 yang menghadirkan lebih dari 52.000 lowongan kerja dari ratusan perusahaan dan dihadiri 20.000 pencari kerja.
“Acara tersebut berlangsung tertib karena perencanaan yang matang, mulai dari pengaturan alur, penyediaan fasilitas umum, keamanan, hingga posko kesehatan,” jelas Sunardi.
Kemnaker juga mencatat sejumlah job fair yang berjalan baik sepanjang 2025:
DKI Jakarta, rutin menggelar job fair di Tamini Square, GOR Pancoran, Cilandak, Kemayoran, dan Johar Baru.
Sidoarjo, menggelar job fair hybrid dengan 1.800 lowongan.
Kebumen, menyediakan 7.000 lowongan di Hotel Mexolie.
Sulawesi Tenggara, membuka 2.573 lowongan pada April.
Bekasi, menggelar job fair di President University dengan 64 perusahaan dan 2.517 lowongan.
“Kami mengapresiasi semua pemerintah daerah yang menyelenggarakan job fair sebagai upaya konkret mendekatkan peluang kerja,” katanya.
Namun, Kemnaker menekankan bahwa penyelenggaraan job fair harus mencakup pengaturan alur pengunjung, parkir, toilet umum, posko kesehatan, aparat keamanan, hingga sistem pendaftaran daring untuk mengendalikan jumlah peserta.
Di samping itu, Sunardi menegaskan bahwa dinamika ketenagakerjaan saat ini tidak bisa disederhanakan hanya pada kurangnya lapangan kerja. Beberapa sektor mengalami kontraksi, namun sektor seperti teknologi digital, ekonomi kreatif, logistik, layanan kesehatan, green jobs, dan gig economy justru tumbuh dan menyerap tenaga kerja muda.
“Asumsi bahwa insiden di Bekasi mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja adalah penyederhanaan yang tidak tepat,” kata Sunardi.
Menutup keterangannya, Sunardi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar Kemnaker memperluas akses kerja, meningkatkan kompetensi angkatan kerja, dan memperbaiki sistem pelayanan ketenagakerjaan secara kolaboratif.
“Mari bersama-sama kita ciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih responsif, adil, dan inklusif,” pungkasnya.
