JAKARTA - Laporan terbaru dari Dana Moneter Internasional (IMF) yang dirilis dalam World Economic Outlook edisi April 2024, mencatat bahwa tingkat pengangguran di Indonesia diperkirakan akan mencapai 5 persen. Angka ini menempatkan Indonesia di posisi kedua tertinggi di Asia Tenggara, sebuah proyeksi yang langsung mendapat tanggapan serius dari pemerintah Indonesia.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassirli, memberikan pandangannya terkait proyeksi IMF tersebut. Menurut Yassirli, angka yang dipaparkan oleh IMF, meskipun masih dalam bentuk proyeksi atau prediksi, harus dijadikan sebagai masukan dan "alarm" penting bagi Indonesia. "Proyeksi, prediksi ya boleh saja, itu menjadi sesuatu masukan, itu alarm buat kita," kata Yassirli usai menghadiri Human Capital Summit 2025 di JCC, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 7 Mei 2025.
Yassirli menegaskan bahwa data tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah untuk tidak lengah. Ia menekankan pentingnya respons yang proaktif dan terkoordinasi dari berbagai kementerian untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Menurutnya, pemerintah harus mampu mengorkestrasi setiap kementerian teknis dan kelompok kerja mereka agar dapat berkontribusi secara efektif dalam upaya penyerapan tenaga kerja.
Sebagai contoh, Yassirli menyebut program Makan Bergizi Gratis yang sedang digalakkan. Ia ingin agar setiap program pemerintah, termasuk yang berskala besar, dapat dievaluasi potensinya dalam menciptakan lapangan kerja baru.
"Yang penting sekarang adalah kita harus pro aktif untuk mengorkestrasi setiap kementerian teknis kelompok kerjanya seperti apa. Yang sudah kita lakukan contoh MBG misalnya makan bergizi gratis itu kita kejar. Itu kira-kira pencipta lapangan kerja itu berapa? Kita datang ke kawasan ekonomi kawasan industri itu lapangan pekerjaannya seperti apa?" jelasnya, menunjukkan fokus pemerintah pada dampak penciptaan lapangan kerja dari setiap kebijakan.
Menteri Yassirli juga merasa perlu untuk menunjukkan pembalikan atas prediksi yang disampaikan oleh IMF. Ia mengklaim bahwa berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, tingkat pengangguran nasional justru menunjukkan tren penurunan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tingkat pengangguran pada Februari 2025 berada di angka 4,76 persen. Angka ini menunjukkan penurunan dari posisi Agustus 2024 yang mencapai 4,91 persen. Perbedaan data antara IMF dan BPS ini menjadi sorotan, dengan pemerintah menekankan data domestik sebagai gambaran yang lebih akurat.
Meskipun demikian, Yassirli tidak menampik adanya tantangan besar yang akan dihadapi dalam waktu dekat, terutama pada bulan Agustus. Tantangan ini berkaitan dengan masuknya lulusan SMA dan SMK ke pasar kerja setelah kelulusan mereka di bulan Juni-Juli.
"Memang tantangannya nanti Agustus ketika kemudian lulusan SMA, SMK yang lulus di bulan Juni-Juli itu tantangan. Ya kita akan jawab tantangan tersebut dengan lapangan kerja," ucap Yassirli, menunjukkan optimisme pemerintah dalam menghadapi lonjakan angkatan kerja baru.
Lebih lanjut, laporan IMF yang merilis proyeksi tingkat pengangguran Indonesia sebesar 5 persen pada 2025 juga mencatat bahwa pada tahun 2024, Indonesia sudah berada di posisi tertinggi dalam kelompok enam negara ASEAN yang memiliki data lengkap. Negara-negara seperti Myanmar, Kamboja, dan Laos tidak masuk dalam daftar perbandingan karena data mereka belum tersedia. IMF mencatat tingkat pengangguran Indonesia pada April 2024 sebesar 5,2 persen.
Angka ini hanya turun tipis dari 5,3 persen pada tahun 2023, menunjukkan penurunan yang minimal hanya sekitar 0,1 persen.
Perlu dipahami bahwa metode perhitungan tingkat pengangguran oleh IMF didasarkan pada persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang sedang aktif mencari pekerjaan. Kelompok masyarakat yang tidak secara aktif mencari kerja, seperti mahasiswa, ibu rumah tangga, dan kategori lainnya, tidak termasuk dalam perhitungan ini.
Perbedaan metodologi ini seringkali menjadi salah satu penyebab divergensi data antara lembaga internasional dan statistik nasional.
Terlepas dari perbedaan data dan metodologi, respons pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa proyeksi IMF dianggap sebagai early warning yang penting. Fokus pada koordinasi lintas sektoral, pengembangan program penciptaan lapangan kerja yang konkret, dan kesiapan menghadapi tantangan lonjakan angkatan kerja baru, menjadi kunci bagi Indonesia untuk terus berupaya menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
