JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp48,02 triliun kepada Komisi V DPR RI untuk tahun anggaran 2026. Dengan usulan ini, total anggaran yang diajukan mencapai Rp49,85 triliun, naik signifikan dari pagu indikatif 2025 sebesar Rp1,82 triliun.

Sekretaris Jenderal PKP Didyk Choiroel menyampaikan, sekitar 91,37% dari total anggaran akan digunakan untuk program yang langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang perumahan. Sisanya digunakan untuk dukungan manajemen dan operasional kementerian.

Dari total anggaran, sekitar Rp45,55 triliun dialokasikan untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan target pembangunan dan renovasi dua juta unit rumah. Sementara anggaran non-BSPS sebesar Rp4,30 triliun meningkat 24,27% dari tahun sebelumnya.

Didyk menekankan, peningkatan anggaran ini dibutuhkan untuk mendukung target nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, terutama untuk penanganan kawasan kumuh dan penyediaan rumah layak huni.

Dalam mendukung ketepatan sasaran program, Kementerian PKP menggandeng Bappenas dan Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk menyusun data tunggal sosial ekonomi berbasis by name by address. Dengan data ini, bantuan diharapkan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menegaskan komitmen untuk menjaga integritas pengelolaan anggaran. "Tidak boleh ada penyimpangan sedikit pun. Kami pastikan anggaran dikawal ketat, transparan, dan akuntabel," tegasnya.