SEMARANG - Sebanyak 1.411 guru swasta prioritas (R1D) di Jawa Tengah masih belum mendapatkan penempatan meskipun telah lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak tahun 2021. Para guru yang frustasi ini telah melakukan berbagai audiensi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah, serta DPRD setempat, namun belum mendapatkan kepastian.  

Rina Dewi Astuti (41), salah satu perwakilan guru dari Boyolali, mengungkapkan kekecewaannya. "Kami sudah tiga kali audiensi, tapi jawabannya selalu sama - menunggu petunjuk teknis dari pusat," kata Rina setelah bertemu dengan Komisi E DPRD Jateng pada Kamis (17/7). Mereka bahkan telah melakukan audiensi virtual dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menyatakan bahwa berdasarkan Permenpan RB Nomor 348, mereka seharusnya bisa dipertimbangkan untuk penempatan paruh waktu.  

Namun ketika menghubungi Kemenpan RB, para guru justru mendapat informasi bahwa pengusulan formasi adalah kewenangan pemerintah daerah Jateng. Pada audiensi terakhir dengan anggota DPR RI Komite 2 Muhammad Toha, mereka diarahkan untuk bertemu dengan Menteri PAN-RB Rini Widyantini dan Kepala BKN Zudan Arif Fakhrullah. Dari pertemuan ini, mereka mendapat konfirmasi bahwa memang berhak diusulkan penempatan paruh waktu, meskipun pelaksanaannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.  

Menurut keterangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng, tidak ada masalah anggaran untuk menuntaskan persoalan ini. "Anggaran untuk menuntaskan 1.400 guru tidak memberatkan APBD Jateng," tegas Rina. Kini para guru terus mendesak pemerintah daerah segera memberikan kepastian penempatan setelah menunggu selama lebih dari tiga tahun.