JAKARTA – Sebanyak 50.000 pengemudi transportasi online akan menggelar unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (21/7/2025) pukul 13.00 WIB. Aksi yang diorganisir oleh Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap respons pemerintah yang dinilai lamban dalam menangani keluhan para pengemudi.
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyatakan bahwa aksi ini dilakukan sebagai protes atas ketidaktegasan Kementerian Perhubungan dalam menyikapi berbagai kebijakan aplikator yang merugikan pengemudi. "Pemerintah terkesan membiarkan keputusan aplikator yang kontra-produktif, seperti kenaikan tarif hingga 15 persen," ujar Igun, Minggu (20/7/2025).
Igun mempertanyakan komitmen pemerintah dalam melindungi kepentingan pengemudi ojol. "Patut dipertanyakan, apakah pemerintah saat ini pro kepada rakyat atau justru pro kepada pebisnis aplikator, sehingga lima tuntutan dasar kami diabaikan begitu saja," tambahnya.
Lima tuntutan utama yang akan disampaikan dalam aksi tersebut meliputi:
1. Pemerintah harus segera menghadirkan Undang-Undang atau Perppu yang mengatur transportasi online dengan pembagian pendapatan 90% untuk pengemudi dan 10% untuk aplikator.
2. Penetapan tarif resmi untuk layanan antar barang dan makanan oleh pemerintah.
3. Dilakukannya audit investigatif terhadap praktik bisnis aplikator.
4. Penghapusan sistem aceng, slot, hub, multi-order, dan member yang dinilai merugikan pengemudi.
5. Pengembalian status semua pengemudi ke reguler tanpa pengkotak-kotakan.
Igun menegaskan bahwa aksi ini bukan yang terakhir jika pemerintah tetap tidak merespons keluhan mereka. "Selama Menteri Perhubungan dan Presiden tidak menanggapi tuntutan kami, aksi 21 Juli bukanlah yang terakhir," tegasnya.
Aksi tersebut diharapkan menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi para pengemudi ojol, yang selama ini menjadi tulang punggung layanan transportasi daring di Indonesia.
