JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap praktik kejahatan besar di sektor pertanian berupa produksi pupuk palsu. Sebanyak 32 perusahaan terbukti terlibat dalam pemalsuan pupuk dan saat ini seluruhnya telah ditetapkan sebagai tersangka. "Dari dalam ada pupuk palsu, 27 perusahaan dan lima perusahaan total 100 persen palsu. Kemudian selebihnya adalah mereka hanya kandungannya 70 persen dari standar. Ini kita serahkan penegak hukum, ini sudah tersangka," ujar Amran saat konferensi pers di gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2025).

Amran menjelaskan bahwa dari 32 perusahaan tersebut, 27 perusahaan terbukti 100 persen memproduksi pupuk palsu, sementara lima perusahaan lainnya hanya memiliki kadar bahan aktif atau kandungan sekitar 70 persen dari standar nasional. Kasus ini telah dilimpahkan kepada aparat penegak hukum dan proses hukum sedang berjalan.

Mentan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi ruang bagi praktik curang yang merugikan petani. Selain menindak produsen pupuk palsu, Kementan juga memperketat pengawasan terhadap jalur distribusi agar tidak ada pihak yang bermain dengan harga pupuk. "Seluruh distributor, pengecer kami himbau jangan coba-coba menaikkan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau ini dinaikkan, kita izinnya akan dicabut," paparnya.

Sebagai bukti keseriusan pemerintah, hingga pekan lalu Kementerian Pertanian telah mencabut izin 2.039 kios atau pengecer yang terbukti menaikkan harga pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Lebih jauh, Amran mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk melakukan revitalisasi total sektor pupuk nasional, mulai dari produksi, distribusi, hingga regulasi. Sebelumnya, untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi diperlukan persetujuan dari 12 kementerian, 38 gubernur, dan 514 bupati/wali kota. Kini melalui penyederhanaan regulasi, rantai distribusi dipangkas sehingga pupuk bisa langsung disalurkan dari pabrik ke petani.

Amran juga menyampaikan kabar baik mengenai pasokan pupuk yang sempat langka kini telah kembali normal dengan ketersediaan mencapai 9,55 juta ton. Pemerintah memastikan langkah tegas terhadap pelaku kecurangan akan terus dilakukan agar petani tidak lagi menjadi korban permainan mafia pupuk.