JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol mengambil langkah tegas dengan mencabut seluruh persetujuan lingkungan yang telah diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di lokasi bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera. Hanif mengumumkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut juga akan dipanggil untuk menghadap ke Kementerian LH pada pekan depan. Total ada delapan perusahaan yang akan dipanggil, setelah diindikasikan berdasarkan analisis citra satelit turut memperparah dampak banjir di wilayah tersebut. "Mulai dari sisi korporasi, tentu kami mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana," ujar Hanif di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Hanif menambahkan bahwa pemanggilan terhadap para pelaku usaha akan segera dilakukan. "Kami juga minggu depan sudah mulai memanggil entitas-entitas yang kami indikasikan berdasarkan kajian sementara dari citra satelit berkontribusi memperparah bencana banjir ini," sambung dia. Mengingat bencana ini telah menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit, Kementerian LH juga akan melakukan pendekatan melalui jalur pidana. Sanksi tidak hanya akan ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang terbukti merusak lingkungan, namun juga kepada pemerintah daerah yang diduga memberikan izin-izin terkait.

Hanif kembali menegaskan bahwa semua dokumen lingkungan, khususnya yang berada di daerah aliran sungai (DAS), telah secara resmi dicabut. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya menegakkan keadilan dan memberikan efek jera. "Untuk kemudian memberikan rasa aspek adil terkait dengan kejadian ini, sekaligus upaya membangun efek jera dan membangun kehati-hatian," ujar Hanif. Ia menegaskan, "Kami telah me-review, menarik, jadi mulai hari ini kami menarik semua dokumen persetujuan lingkungan, terutama di DAS itu untuk kemudian kita melakukan review."