JAKARTA - Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil yang akrab disapa Ayahwa, secara resmi menyatakan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menangani bencana banjir yang melanda wilayahnya. Pernyataan tersebut disampaikan melalui sebuah surat terbuka yang ditujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tertanggal 2 Desember 2025. Ayahwa membacakan tiga poin utama isi surat tersebut di hadapan wartawan. "Pertama, bencana alam banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara, daya rusaknya melebihi bencana alam gempat dan tsunami Aceh yang terjadi pada tahun 2004, dimana kerusakan hanya terjadi di daerah pesisir," ujarnya. Ia melanjutkan, "Sedangkan bencana alam banjir yang terjadi pada 26 November 2025 daya rusaknya meliputi seluruh wilayah pegunungan dan pesisir terdiri dari 27 kecamatan dan 852 desa."
Poin kedua surat tersebut mengungkapkan besarnya korban jiwa yang telah berjatuhan. Hingga hari kedelapan bencana, banjir telah merenggut 121 nyawa dan menyebabkan 118 orang dinyatakan hilang. "Bencana ini juga mengakibatkan rusaknya infrastruktur publik, hilangnya tempat tinggal masyarakat di beberapa gampong (desa) dan sebagian besar lainnya rusak berat," katanya.
Poin ketiga menjelaskan kondisi terkini di lapangan, dimana banyak desa yang masih terisolasi dan tidak dapat dijangkau melalui transportasi darat. Hal ini disebabkan oleh genangan air yang masih tinggi, tumpukan material kayu dan lumpur yang tebal, serta pohon dan tiang listrik yang tumbang dan menutupi jalan. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah daerah secara resmi menyatakan tidak mampu lagi menangani fase darurat bencana. "Menindaklanjuti hal tersebut, kami menyatakan ketidakmampuan upaya penanganan darurat bencana dan memohon kepada Presiden Prabowo Subianto agar kiranya membantu penanganan banjir di Kabupaten Aceh Utara," kata Ayahwa. Surat ini juga ditembuskan kepada Ketua DPR RI, DPD RI, serta sejumlah menteri terkait dan Kepala BNPB. Banjir di Aceh Utara sendiri mulai terjadi sejak 22 November 2025, lebih awal dibandingkan kabupaten lain di Aceh yang baru dilanda pada 26 November, dan hingga kini sejumlah titik masih belum dapat diakses.
