JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar seluruh biaya pengurusan dokumen milik masyarakat yang hilang akibat bencana banjir dan longsor di Aceh digratiskan. Usulan ini disampaikan Tito dalam rapat penanganan bencana yang digelar di Banda Aceh, pada Minggu (7/12/2025). Ia menjelaskan bahwa banyak fasilitas pelayanan publik di tingkat kecamatan dan desa yang rusak parah, sehingga mengakibatkan hilangnya berbagai dokumen penting warga. “Karena itu layanan publik bapak, nanti inikan banyak sekali dokumen yang hilang, dokumen ktp, ijazah dan lain-lain, sertifikat,” kata Tito.
Tito mengakui bahwa untuk dokumen yang berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, layanan penggantian sudah diberikan secara gratis. Namun, dokumen-dokumen lain yang dikeluarkan oleh kementerian atau lembaga berbeda masih dikenakan biaya. Contohnya adalah pengurusan STNK dan BPKB yang berada di bawah Kepolisian, ijazah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta sertifikat tanah dari Kementerian ATR/BPN. “Untuk dokumen Dukcapil sudah gratis, Pak. Tapi untuk ijazah di bawah Kemendikdasmen, STNK dan BPKB dari Polri, serta sertifikat tanah dari ATR/BPN (berbayar),” ujarnya. Oleh karena itu, Tito mengusulkan kebijakan khusus berupa penggratisan seluruh jenis dokumen tersebut agar tidak memberatkan masyarakat yang sudah terdampak bencana. “Supaya enggak memberatkan mereka (masyarakat terdampak bencana) digratiskan,” kata Tito.
Menanggapi usulan tersebut, Presiden Prabowo meminta agar jajaran terkait segera melakukan perhitungan kebutuhan dan menindaklanjuti kebijakan ini. “Oke, nanti dihitung semua,” kata Presiden. Sementara itu, data terkini dari BNPB yang disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam rapat terbatas yang sama menunjukkan bahwa korban jiwa akibat bencana di tiga provinsi (Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara) terus bertambah. “Per hari ini, Bapak Presiden. Per hari ini meninggal dunia 921 orang,” kata Suharyanto. Selain itu, sebanyak 392 orang masih dinyatakan hilang dan 975.079 orang harus mengungsi dari rumah mereka.
