Malang - Hal itu disampaikan Wakil Walikota Malang Ali Muthohirin saat menjadi pembicara di Musrenbang RKPD dan Forum Konsultasi Publik rancangan awal RPJMD Kota Malang 2025-2029 di Grand Mercure Hotel Malang Mirama, Rabu (19/3).
Mewakili Walikota Wahyu Hidayat yang berhalangan hadir karena mengikuti kegiatan MCP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Yogyakarta, Ali mengatakan di era transisi pemerintahan seperti sekarang, Musrenbang memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan suatu daerah.
Menurutnya, dinamika dan tantangan pembangunan di perkotaan seperti Kota Malang perlu disikapi dengan perencanaan yang baik. Selain itu salah satu poin yang wajib diperhatikan yaitu menyelaraskan antara pembangunan nasional dan juga di tingkat Propinsi.
“Perlu kita pahami bersama, Musrenbang ini punya peran besar dalam berhasil tidaknya pembangunan, dari sini kita bisa melihat bagaimana arah pembangunan 5 tahun ke depan, ini tidak bisa main-main dan perlu dirumuskan dan direncanakan dengan baik,”.
“Kita semua sudah memahami bagaimana karakteristik masalah di perkotaan, ini jadi tantangan yang harus bisa dijawab lewat Musrenbang ini. Dan kita tidak boleh lupa agar selaras dengan arah pembangunan nasional dan juga Propinsi, semua memiliki arah yang terstruktur,”jelasnya.
Lebih detail, Ali juga menekankan pentingnya Musrenbang dalam menunjang peningkatan indikator-indikator pembangunan, pun demikian juga menyelesaikan permasalahan kronis yang selalu dialami perkotaan khususnya terkait banjir dan kemacetan yang tinggi.
“Itu tadi kenapa saya mengatakan Musrenbang harus bisa menjawab tantangan pembangunan, karena ada indikator nya, ada indeks pembangunan manusia, ada gini rasio, ada tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, semua harus bisa dicakup.,”.
“Belum lagi masalah kronisnya perkotaan yang selalu identik dengan banjir dan kemacetan. Jadi ini saya juga menyampaikan pesan Pak Walikota bagaimana nantinya penanganan ini semua bisa terintegrasi seluruh malang raya agar kita bisa selesaikan bersama-sama,” tegasnya.
Terkait dengan program dan janji politiknya bersama Walikota Wahyu Hidayat, dirinya mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
“Pak Wali dan saya sudah berkoordinasi dengan perangkat daerah, intinya komitmen ini bisa kita lakukan dan bertahap di tahun 2025 ini karena ada kewenangan untuk menyesuaikan sesuai dengan program kami. Jadi perlu ditegaskan program unggulan ini tidak terpengaruh dengan adanya efisiensi anggaran karena efisiensi lebih konsen pada perjalanan dinas dan belanja yang tidak memiliki outcome bagi masyarakat,” jelasnya.
Karena itulah, di bagian akhir Ali kembali menyampaikan amanah Walikota Malang agar semua stakeholder turut serta mendukung program unggulan dan dasa bhakti demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Malang.
“Maka sekali lagi sesuai pesan Pak Wali, apalagi semua pihak ada disini, kami mengajak semua bersatu, agar komitmen mbois berkelas ini mampu kita implementasikan dengan baik selama 5 tahun kedepan,” tutupnya.
Sebagai informasi, dalam acara yang diinisiasi Bappeda Kota Malang ini, turut hadir pula Kepala BPKAD Propinsi Jawa Timur, Wakil Ketua DPRD Kota Malang, perwakilan Forkopimda Kota Malang, Ketua dan Ketua I TP. PKK Kota Malang, Kepala Perangkat daerah, Perbankan, dunia usaha, akademisi, serta elemen dan komunitas masyarakat yang dalam kesempatan itu juga melakukan penandatanganan komitmen bersama.
