JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan dukungannya terhadap penyaluran program Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Central Asia (BCA) untuk rehabilitasi rumah dinas prajurit TNI Angkatan Darat (AD). Program ini menjadi bagian dari upaya mempercepat penyediaan hunian layak bagi prajurit yang bertugas menjaga keamanan wilayah NKRI.

“Terima kasih kepada BCA atas dukungannya mewujudkan hunian layak bagi prajurit TNI AD melalui program CSR,” ujar Maruarar usai menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman antara BCA dan TNI AD di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (26/5).

Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja, dan Direktur BCA Antonius Widodo Mulyono. Penandatanganan berlangsung di Wisma Mandiri 2, Jakarta.

Menurut Maruarar, dukungan BCA menunjukkan kepercayaan sektor swasta terhadap program pemerintah, khususnya Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Kementerian PKP akan terus mendorong keterlibatan semua sektor dalam pembangunan perumahan. Kami bertugas sebagai operator, pembuat regulasi, sekaligus fasilitator,” tegasnya.

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan, keterlibatan BCA dalam rehabilitasi rumah prajurit merupakan bentuk dukungan terhadap program yang pro rakyat. Ia berharap langkah ini menginspirasi lebih banyak perusahaan swasta untuk berkontribusi.

“Kami ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan rumah layak huni, termasuk untuk prajurit TNI,” kata Jahja.

Sementara itu, KASAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut, TNI AD telah memperbaiki sekitar 2.000 rumah prajurit sejak tahun lalu. Masih ada sekitar 4.000 rumah yang dalam kondisi rusak berat dan memerlukan rehabilitasi.

“Sebanyak 51 persen prajurit belum memiliki rumah. Bantuan CSR dari BCA ini diharapkan mempercepat penyelesaian rumah-rumah prajurit yang rusak,” ungkap Maruli.

Adapun rehabilitasi tahap awal akan difokuskan di wilayah perbatasan, terutama di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kalimantan Barat.

“Kami berharap kerja sama ini terus berlanjut agar para prajurit bisa mendapatkan rumah layak huni,” pungkas Maruli.