JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial akan mengoperasikan Sekolah Rakyat mulai Juli 2025 dengan pendekatan pendidikan berbasis teknologi. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengungkapkan bahwa sekolah ini tidak akan menggunakan buku atau kapur tulis konvensional, melainkan memanfaatkan iPad sebagai alat pembelajaran utama bagi para siswa.
"Kami menyiapkan sistem pendidikan berbasis teknologi modern dimana setiap siswa akan menggunakan iPad dalam proses belajar mengajar," jelas Agus, Selasa (3/6).
Kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi pendidikan yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kesetaraan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Sekolah Rakyat dibangun di atas lahan minimal delapan hektar dengan fasilitas lengkap meliputi laboratorium modern, sarana olahraga, asrama siswa, serta perlengkapan belajar termasuk seragam dan perangkat digital. Seluruh fasilitas ini dapat diakses secara gratis oleh siswa yang lolos seleksi.
Konsep sekolah ini mengadopsi sistem asrama dan secara khusus menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang tercatat dalam desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Presiden menginstruksikan penyelenggaraan Sekolah Rakyat untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan target 1.000 siswa per sekolah," tambah Agus.
Pada tahap awal, Sekolah Rakyat akan hadir di 65 lokasi strategis di seluruh Indonesia dengan prioritas wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa hampir 50% penduduk miskin Indonesia terkonsentrasi di wilayah tersebut.
"Ini benar-benar diperuntukkan bagi mereka yang secara ekonomi tidak mampu mengakses pendidikan berkualitas," tegas Agus.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi. Hingga awal Mei 2025, tercatat lebih dari 8.000 calon siswa telah mendaftar, mendorong penambahan lokasi penyelenggaraan dari rencana awal 53 titik menjadi 65 titik.
Proses rekrutmen dilakukan secara ketat melalui verifikasi lapangan oleh tim gabungan Kementerian Sosial, kementerian terkait, dan pemerintah daerah. Tim melakukan kunjungan langsung ke rumah calon siswa untuk memverifikasi kondisi sosial ekonomi keluarga, termasuk mendokumentasikan kondisi tempat tinggal sebagai bahan pertimbangan seleksi.
"Kami ingin memastikan bantuan tepat sasaran. Prioritas utama adalah keluarga miskin dan miskin ekstrem yang benar-benar membutuhkan," jelas Gus Ipul di kantornya, Jumat (9/5).
Program Sekolah Rakyat ini merupakan realisasi janji pemerintahan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan merata. Dengan anggaran sekitar Rp 48,2 juta per siswa per tahun, pemerintah berkomitmen menyediakan pendidikan berkualitas setara sekolah unggulan bagi kalangan kurang mampu.
Penggunaan iPad sebagai media pembelajaran utama diharapkan dapat menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan sesuai dengan perkembangan zaman, sekaligus mempersiapkan siswa dengan literasi digital yang dibutuhkan di era teknologi modern. Langkah ini juga dinilai dapat mengurangi kesenjangan digital antara siswa dari keluarga mampu dan kurang mampu.
Dengan target operasional 100 sekolah di berbagai daerah pada tahun pertama, pemerintah optimis program ini dapat menjadi terobosan penting dalam pemerataan pendidikan di Indonesia. Keberhasilan tahap awal di 65 lokasi ini akan menjadi tolok ukur untuk perluasan program di masa mendatang.
