JAKARTA - Program Lapor Mas Wapres yang diinisiasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menangani 7.950 aduan masyarakat sejak diluncurkan pada 11 November 2024. Berbagai persoalan seperti pendidikan, keuangan, pertanahan, dan bantuan sosial berhasil diselesaikan, termasuk penebusan ijazah sekolah, penyelesaian sengketa tanah, dan pengaktifan kembali bantuan pendidikan.

Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar menekankan pentingnya penyempurnaan sistem dan prosedur agar birokrasi lebih responsif dan akurat dalam menangani dinamika masyarakat.  

Sebagian besar aduan masuk melalui aplikasi WhatsApp (72,05%), sementara sisanya melalui tatap muka setelah pendaftaran di laman lapormaswapres.id. Meski beberapa aduan masih dalam proses verifikasi, program ini menjadi bagian dari komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan pelayanan publik yang inklusif.

Al Muktabar menyatakan bahwa setiap penanganan aduan melibatkan koordinasi lintas kementerian, seperti Kementerian ATR/BPN, OJK, dan Kemensos, dengan tetap mengedepankan akuntabilitas dan kepekaan terhadap kondisi pelapor.  

Salah satu keberhasilan program ini adalah penyelesaian kasus Jessica Cahyana, warga Jakarta Barat, yang mengadukan pengurusan Sertifikat Hak Milik tanah setelah masa berlaku HGB habis. Enam bulan setelah melapor, sertifikat resmi berhasil diterbitkan. Program Lapor Mas Wapres terus menjadi sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan solusi atas berbagai persoalan administrasi dan hukum.