JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa ketiadaan kepastian hukum menjadi faktor utama lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Hari Kewirausahaan Nasional 2025 di Gedung Smesco, Jakarta, Selasa (10/6).  

Yusril menegaskan bahwa tanpa sistem hukum yang kuat, target pertumbuhan ekonomi 8 persen akan sulit tercapai. "Kita tidak boleh mengulang kesalahan masa Orde Baru yang mengabaikan pembangunan hukum. Tanpa kepastian hukum yang adil, pertumbuhan ekonomi optimal mustahil diraih," ujarnya.  

Menteri yang pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman tahun 1999 itu mengungkapkan, anggaran untuk sektor hukum saat itu merupakan terendah kedua di antara semua kementerian. Menurutnya, kecenderungan pemerintah saat ini yang terlalu fokus pada pembangunan ekonomi tanpa memperkuat sistem hukum justru kontraproduktif.  

Yusril membandingkan dengan Malaysia dan Singapura yang menurutnya mampu mencapai pertumbuhan ekonomi lebih tinggi karena mewarisi tradisi hukum Inggris. "Sistem hukum mereka memberikan kepastian dan ketegasan lebih kuat, sehingga menarik lebih banyak investor asing," jelasnya.  

Ia menambahkan, kepastian hukum menjadi faktor kunci yang membuat Singapura dan Malaysia lebih diminati investor dibanding Indonesia. "Hukum yang tegas dan pasti memudahkan pengusaha dan investor menanamkan modal, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi," tegas Yusril.  

Mantan ketua umum Partai Bulan Bintang itu menekankan perlunya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan penguatan sistem hukum. "Ini harus menjadi perhatian bersama jika kita ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan," pungkasnya.