JAKARTA – Hingga 31 Mei 2025, belanja pemerintah pusat tercatat mencapai Rp694,2 triliun, terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp325,7 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp368,5 triliun. Realisasi ini menunjukkan adanya percepatan belanja, terutama pada belanja barang dan belanja modal, sepanjang Mei.

 “Belanja modal sampai Mei telah mencapai Rp55,6 triliun, dengan realisasi Rp18,9 triliun terjadi hanya dalam bulan Mei,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTA, Selasa (17/6).

Sementara itu, belanja barang juga mengalami lonjakan, dari Rp71,4 triliun pada Januari–April menjadi tambahan Rp26 triliun pada Mei saja. Pemerintah memastikan percepatan belanja ini diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung sejumlah program prioritas nasional.

Di antaranya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis, serta pembangunan dan revitalisasi pendidikan melalui Sekolah Unggul dan Sekolah Rakyat. Khusus untuk MBG, realisasi belanja hingga 12 Juni 2025 telah mencapai Rp4,4 triliun, sedangkan renovasi tahap awal Sekolah Rakyat oleh Kementerian PUPR telah menghabiskan Rp327,1 miliar.

Selain itu, belanja bantuan sosial (bansos) telah terealisasi Rp48,8 triliun hingga akhir Mei. Penyaluran bansos dipercepat dengan dukungan kerja sama bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Secara total, belanja negara per Mei 2025 mencapai Rp1.016,3 triliun, atau 28,1% dari total pagu belanja APBN 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa APBN 2025 tetap berfungsi sebagai alat countercyclical, menjaga daya tahan ekonomi di tengah tekanan global.

“APBN mencoba menahan pelemahan ekonomi melalui langkah countercyclical,” ujar Menkeu.

Pemerintah memastikan belanja negara akan terus dioptimalkan untuk mendukung stabilitas ekonomi nasional, keberlanjutan pembangunan, serta perlindungan sosial di tengah tantangan geopolitik dan ekonomi global yang dinamis.