JAKARTA - Pemerintah menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 350.000 unit rumah subsidi pada tahun 2025, jumlah tertinggi dalam sejarah program ini. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Bank BTN dan BP Tapera melalui penandatanganan komitmen pembiayaan perumahan, Rabu (18/6/2025) di Jakarta.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut, BTN menjadi lembaga pembiayaan rumah subsidi terbesar sejauh ini. “BTN adalah yang paling banyak dalam membiayai dan membangun rumah subsidi. Kami sangat mengapresiasi peran besar BTN dalam mendukung Program 3 Juta Rumah,” ujar Maruarar di Kantor BTN Kuningan, Jakarta.

Penandatanganan perjanjian kerja sama ini dilakukan bersama Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho. Nota kesepahaman ini menjadi dasar dalam menggerakkan sumber daya lintas lembaga untuk menyediakan pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sesuai program prioritas nasional.

Pada kesempatan tersebut, Menteri PKP juga berdialog dengan tiga pekerja sektor informal yang berhasil memiliki rumah melalui skema KPR FLPP, meski tanpa slip gaji. Hal ini menunjukkan inklusivitas program pembiayaan pemerintah yang memungkinkan MBR mengakses kepemilikan rumah dengan bunga rendah dan angsuran terjangkau.

Maruarar juga meminta BTN membagikan pengalaman dan know-how kepada bank-bank lain agar penyaluran KPR FLPP berjalan lebih luas dan merata. “BTN sudah terbukti sukses, maka pengetahuan ini harus dibagikan agar lembaga lain juga mampu memberikan kontribusi yang optimal,” tegasnya.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu menyatakan kesiapannya mendukung penuh program Kementerian PKP. “Kami siap terjun langsung ke lapangan, melihat kebutuhan masyarakat, dan menyusun skema pembiayaan terbaik. Ini bagian dari komitmen kami untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah,” ujarnya.