JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memfasilitasi diskusi awal bersama BP Tapera, Danantara, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk membahas skema pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), guna mendukung program pembangunan 3 juta rumah. Danantara menyampaikan komitmen awal senilai Rp130 triliun sebagai dukungan likuiditas awal.

“Dukungan Rp130 triliun ini adalah bentuk eksersis awal dari sisi likuiditas. Tujuannya untuk mendorong desain kebijakan KUR sektor perumahan agar lebih inklusif,” ujar Staf Ahli Kementerian PKP, Budi Permana, di Jakarta, Jumat (20/6/2025).

Diskusi ini merupakan tindak lanjut dari pembicaraan antara Menteri PKP dengan CEO Danantara Rosan Roeslani saat kunjungan kerja di Singapura awal pekan ini. Saat ini, telah dibentuk working group lintas sektor untuk menyusun skema teknis, desain produk pembiayaan, dan kemungkinan penyesuaian regulasi.

KUR sektor perumahan sebelumnya sudah berjalan di sisi penyediaan (supply), seperti untuk pengembang kecil dan pembangunan rumah kos atau homestay. Kini, pemerintah tengah menjajaki perluasan ke sisi permintaan (demand), misalnya untuk KPR, renovasi rumah, hingga pembangunan mandiri.

“Kami juga sedang mengkaji dukungan untuk pelaku UMKM berbasis rumah, seperti warung dan toko, agar bisa memperoleh KUR untuk renovasi atau perluasan usaha,” tambah Budi.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menegaskan pentingnya fleksibilitas skema pembiayaan agar benar-benar menyasar masyarakat bawah. Ia berharap hasil diskusi dapat segera menghasilkan rekomendasi teknis dan rancangan produk pembiayaan yang tepat sasaran tanpa perlu revisi besar terhadap regulasi yang ada.