BENGKULU - Presiden Prabowo Subianto secara resmi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mempercepat pembangunan Pulau Enggano di Bengkulu, menjawab kondisi darurat isolasi yang dialami 4.000 warga sejak Maret 2025. Keputusan ini diumumkan Prabowo didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (24/6), sebagai respons atas surat terbuka masyarakat adat pada 5 Juni lalu yang awalnya tidak mendapat tanggapan dari pemerintah daerah.  

Ketua AMAN Wilayah Bengkulu Fahmi Arisandi mengapresiasi langkah Presiden yang disebutnya sebagai jawaban atas perjuangan tiga bulan masyarakat Enggano yang terdampak pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai. "Terima kasih untuk dukungan Komisi VI DPR dan Wakil Ketua DPR yang membantu menyuarakan ini hingga ke Presiden," ujar Fahmi.  

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menjelaskan, terbitnya Inpres ini didukung informasi rinci dari Asisten Pribadi Presiden Agung Surahman yang merupakan keturunan Bengkulu. Sementara Kepala Suku Enggano Milson Kaitora menyatakan rasa syukurnya setelah upaya advokasi di tingkat lokal tidak membuahkan hasil. "Bersyukur Presiden mau mendengar keluhan kami," kata Milson.  

Inpres ini menjadi harapan baru bagi warga Enggano yang selama empat bulan terpaksa melakukan sistem barter akibat terhambatnya distribusi logistik, sementara hasil bumi mereka terbuang sia-sia karena tidak bisa dipasarkan. Langkah pemerintah pusat ini diharapkan segera diikuti tindakan konkret untuk membuka akses transportasi dan pengembangan infrastruktur pulau terluar di Samudera Hindia tersebut.