BANDUNG - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mencatat surplus anggaran sebesar Rp78 miliar pada tahun 2024, namun ironisnya sejumlah Puskesmas setempat dilaporkan kehabisan stok obat gratis untuk warga miskin. Hal ini terungkap dalam rapat Paripurna Laporan Pertanggungjawaban Bupati, di mana Fraksi PDIP menyoroti rendahnya realisasi anggaran kesehatan.  

Sekretaris Fraksi PDIP Iwan Ridwan mengungkapkan, dari kebutuhan Rp12 miliar untuk pengadaan obat dasar, hanya Rp4 miliar yang terealisasi. "Pasien miskin diterima secara administratif, tapi pulang hanya dengan resep kosong karena obat tidak tersedia," ujarnya Rabu (25/6). Kondisi ini dinilai kontraproduktif dengan komitmen pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, terlebih bagi penerima BPJS yang tetap harus membeli obat sendiri.  

Wakil Bupati Asep Ismail menyatakan masukan dari PDIP akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan anggaran 2025. "Catatan dari fraksi kami jadikan dasar penyusunan kebijakan yang lebih baik," tegasnya. Surplus anggaran yang mencapai Rp78 miliar diharapkan dapat dialokasikan untuk memprioritaskan kebutuhan mendasar masyarakat, khususnya di sektor kesehatan.