JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyambut positif pemanfaatan minyak jelantah dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk dijadikan bahan bioavtur sebagai bagian dari ekonomi hijau. Namun, politikus Partai Nasdem ini menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan hasil penjualannya. "Harus jelas, hasil penjualannya ke mana? Apakah masuk sebagai tambahan pemasukan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)? Kalau iya, uang itu digunakan untuk apa? Jangan sampai menimbulkan celah penyalahgunaan," tegas Nurhadi dalam siaran pers, Jumat (27/6).  

Nurhadi juga mengingatkan agar minyak jelantah bekas MBG tidak kembali digunakan untuk konsumsi masyarakat. "Bantuan pangan bukan tempat uji coba limbah. Masyarakat kurang mampu juga berhak atas pangan yang aman dan bermartabat. Minyak jelantah tak layak dijadikan bantuan, meski murah," tegasnya.  

Meski demikian, ia mengapresiasi langkah pemanfaatan minyak jelantah menjadi bioavtur sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan keberlanjutan. "Kalau programnya baik, ya kita apresiasi. Tapi kalau ada catatan, tentu harus dievaluasi," ujar Nurhadi.  

Ia mendorong dibuatnya program khusus untuk mengelola berbagai jenis limbah dari MBG, mengingat skala program nasional ini yang berpotensi menghasilkan limbah dalam jumlah besar. "Limbah dari dapur MBG bukan hanya minyak jelantah. Ada juga sisa makanan yang bisa jadi pupuk, hingga sampah plastik," jelasnya.  

Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya menyatakan minyak jelantah MBG bisa dijual Rp7.000 per liter untuk bioavtur. Dari 800 liter minyak goreng yang digunakan SPPG setiap bulan, sekitar 550 liter (71%) berubah menjadi jelantah yang berpotensi memiliki nilai ekonomi.