JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji berbagai kebijakan untuk mengatasi persoalan tawuran dan kemacetan akibat proyek strategis. Rapat koordinasi lintas sektor digelar di Balai Kota Jakarta, Kamis (26/6), dengan melibatkan jajaran staf khusus gubernur, tenaga ahli, sekretaris daerah, serta kepala dinas dan BUMD terkait.  

Koordinator Stafsus Gubernur DKI Jakarta Firdaus Ali menyatakan tawuran di Jakarta seolah menjadi masalah turun-temurun yang membutuhkan penanganan serius. Pemprov berencana melibatkan psikolog dan kriminolog dari berbagai universitas untuk mencari solusi efektif. "Perlu enforcement yang kuat dengan menerapkan prinsip broken windows theory, di mana kerusakan kecil harus segera ditindak," jelas Wakil Koordinator Stafsus Gubernur Yustinus Prastowo.  

Beberapa langkah yang sedang dikaji antara lain kampanye besar #JagaJakarta, patroli rutin Forkopimda, dan optimalisasi CCTV berbasis artificial intelligence (AI). Pemprov juga mempertimbangkan pembentukan Satgas Penertiban Tawuran dan pendekatan ekonomi-sosial melalui sistem insentif-disinsentif bagi wilayah yang mengalami atau terbebas dari tawuran.  

Di sisi lain, Pemprov akan memberikan sanksi tegas kepada kontraktor proyek strategis yang lalai dalam memenuhi standar keselamatan dan pengelolaan lalu lintas. Langkah ini diambil menyikapi keluhan masyarakat atas kemacetan di sejumlah ruas jalan akibat pembangunan MRT, LRT, JSDP, PAM Jaya, dan Harbour Road Toll.  

"Kami harus sensitif dan responsif terhadap dampak yang dirasakan masyarakat. Petugas Dishub harus hadir langsung mengatur lalu lintas di lokasi proyek," tegas Prastowo. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan kenyamanan masyarakat sekaligus memastikan proyek strategis tetap berjalan sesuai target.