JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi mencegah korupsi. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyoroti empat aspek krusial yang rawan disimpangi jika tidak diawasi secara ketat, mulai aspek akuntabilitas anggaran, sumber daya manusia, kualitas bahan baku, dan infrastruktur.

Dalam diskusi daring bersama Transparency International Indonesia (TII), Selasa (1/7), Setyo menyebutkan anggaran besar untuk MBG menuntut transparansi melalui teknologi informasi agar pelaporan dan distribusi dana bisa dipantau publik.

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap sumber daya manusia mulai dari pegawai Badan Gizi Nasional (BGN), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga vendor penyedia makanan.

Setyo juga mengingatkan pentingnya kontrol mutu bahan pangan demi menjamin gizi dan keamanan konsumsi anak-anak. Aspek infrastruktur seperti pembangunan SPBG juga ditekankan, mengingat pentingnya kesiapan sarana untuk kelancaran program.

“Kalau empat hal ini dijalankan transparan dan inklusif, termasuk melibatkan LSM dan media, program ini bisa akuntabel dan dikoreksi saat diperlukan,” ujar Setyo.

KPK telah memberikan kajian dan telaah kepada BGN serta mendorong penyusunan regulasi dan penguatan kelembagaan seperti kantor layanan daerah guna mencegah penyimpangan.

Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani, menambahkan pentingnya audit berkala guna mengidentifikasi pola terbaik dalam pelaksanaan MBG. Sementara pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengkritisi belum adanya regulasi dan alokasi anggaran bagi BPOM, sehingga pengawasan pangan menjadi lemah.

Keduanya mendorong kerja sama formal antara BGN dan BPOM guna menjamin aspek keamanan pangan.

KPK menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program MBG sebagai bagian dari pencegahan korupsi berbasis penguatan sistem dan partisipasi publik.