JAKARTA – Pemerintah dan Komisi XI DPR RI menyepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) dan Target Pembangunan sebagai fondasi penyusunan Rancangan APBN 2026. Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Kerja yang dipimpin oleh Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Senin (7/7/2025), yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.
Rapat menyepakati sejumlah indikator utama ADEM, antara lain:
1.Pertumbuhan ekonomi: 5,2%–5,8%
2.Inflasi: 1,5%–3,5%
3.Nilai tukar rupiah: Rp16.500–Rp16.900 per USD
4.Suku bunga SBN 10 tahun: 6,6%–7,2%
5.Target pembangunan tahun 2026 juga telah ditetapkan, yakni:
6.Tingkat pengangguran terbuka: 4,44%–4,96%
7.Tingkat kemiskinan: 6,5%–7,5%
8.Kemiskinan ekstrem: 0%–0,5%
Selain itu, perhatian juga difokuskan pada peningkatan Indeks Modal Manusia, penurunan Gini Rasio, serta kesejahteraan petani dan perluasan lapangan kerja formal.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa RAPBN 2026 akan disusun secara ekspansif, terarah, dan terukur, namun tetap menjaga disiplin fiskal. Pemerintah menargetkan defisit anggaran sebesar 2,53% terhadap PDB, sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.
“Kami mengapresiasi sinergi seluruh pihak dalam menyusun indikator yang mencerminkan kebutuhan ekonomi dan pembangunan nasional di tahun 2026,” ujar Sri Mulyani.
Selanjutnya, hasil kesepakatan akan dibawa ke Badan Anggaran DPR RI untuk dibahas lebih lanjut sebagai dasar penyusunan dokumen RAPBN 2026 yang lebih responsif terhadap tantangan dan dinamika ekonomi.
