JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pemerintah mencabut bantuan sosial (bansos) bagi penerima yang terlibat judi online. Wakil Ketua Wantim MUI Zainut Tauhid Sa'adi menegaskan langkah ini tepat karena judi merupakan praktik terlarang dalam agama dan merusak tatanan sosial.  

"Kebijakan ini sangat tepat karena judi adalah penyakit masyarakat yang bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai agama," ujar Zainut, Sabtu (12/7/2025). Ia mengutip firman Allah dalam QS Al-Maidah ayat 90 yang secara tegas mengharamkan judi.  

Komentar MUI ini merespons temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkap 571.410 penerima bansos terindikasi sebagai pemain judi online. Data tahun 2024 menunjukkan dari 28,4 juta NIK penerima bansos, terdapat 9,7 juta NIK pemain judi online dengan overlap sebanyak 571.410 NIK.  

Zainut menjelaskan judi termasuk dalam kategori gharar (transaksi mengandung ketidakpastian) yang dilarang dalam Islam. "Dampak judi sangat buruk, mulai dari memicu permusuhan, kriminalitas, hingga kemiskinan dan keretakan rumah tangga," tegasnya.  

Sebelumnya, Menko PMK Muhaimin Iskandar menegaskan pemerintah akan memberikan sanksi tegas berupa pengurangan atau pencabutan bansos bagi penerima yang menggunakan dana bantuan untuk judi online. PPATK melalui Ketua Tim Humas M Natsir telah membeberkan data detil penerima bansos yang bermain judi online sebagai bahan pertimbangan kebijakan ini.  

Kebijakan pencabutan bansos ini dinilai sebagai langkah tepat untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran sekaligus memerangi praktik judi online yang semakin marak di masyarakat. MUI berharap langkah ini bisa menjadi peringatan keras bagi masyarakat untuk menjauhi judi dan memanfaatkan bansos secara bertanggung jawab.