JAKARTA – Pemerintah menargetkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dapat diterbitkan pada akhir Juli 2025, guna mendukung sektor perumahan dan UMKM. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan, saat ini pihaknya tengah merampungkan Keputusan Menteri (Kepmen) yang mengatur teknis penyaluran.

"Sudah diputuskan harus selesai akhir Juli. Kami sedang kebut penyusunan agar segera keluar aturannya," ujar Maruarar usai kegiatan di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).

KUR Perumahan merupakan skema baru yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Proses penyusunannya melibatkan pelaku pengembang, penyedia bahan bangunan, hingga sektor perbankan.

Adapun skema KUR Perumahan dibagi menjadi dua pendekatan:

Sisi Pasokan

- UMKM seperti pengembang, kontraktor, dan pedagang material bangunan bisa mengakses pinjaman hingga Rp 5 miliar

- Subsidi bunga sebesar 5 persen per tahun dari pemerintah

Sisi Permintaan

-UMKM yang ingin membeli, membangun, atau merenovasi rumah untuk keperluan usaha dapat mengajukan pembiayaan hingga Rp 500 juta

- Bunga pinjaman berjenjang 6–9 persen, tenor hingga 5 tahun

“Tanpa dukungan Presiden, tidak mungkin ada KUR Perumahan Rp 130 triliun,” ujar Maruarar, merujuk pada keputusan yang dibuat dalam rapat kabinet di Singapura, sebulan sebelumnya.