JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih melakukan kajian mendalam terkait lokasi tambang yang akan diberikan kepada Muhammadiyah sebagai bagian dari program pemberian izin kelola tambang untuk organisasi kemasyarakatan keagamaan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan komitmennya untuk memberikan lahan tambang berkualitas kepada Muhammadiyah, setara dengan yang telah diberikan kepada Nahdlatul Ulama (NU).  

"Kita sedang mengkaji ulang lokasi tambang untuk Muhammadiyah karena ingin memberikan yang terbaik, tidak boleh asal-asalan. NU sudah dapat yang bagus, Muhammadiyah juga harus dapat yang bagus," ujar Bahlil di Jakarta, Selasa (22/7/2025).  

Awalnya pemerintah merencanakan alokasi lahan bekas tambang Adaro di Kalimantan Selatan untuk Muhammadiyah. Namun setelah pengecekan lebih lanjut, ditemukan perlunya kajian lebih mendalam untuk memastikan kualitas dan potensi lahan tersebut.  

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengungkapkan kekecewaannya atas penundaan ini, mengingat pembahasan izin sudah berlangsung sejak pertengahan 2024. "Kalau janji tidak ditepati, kita akan meminta pertanggungjawaban di akhirat. Kami sudah mengeluarkan biaya besar untuk kajian dan pertemuan terkait ini," tegas Abbas.  

Meski demikian, Abbas menekankan bahwa Muhammadiyah tetap menghormati proses pemerintah dan menunggu komunikasi resmi mengenai keputusan akhir pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Kebijakan pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam yang lebih partisipatif.