JAKARTA – Pembentukan Satgas Pencegahan dan Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal (BKC) oleh Ditjen Bea Cukai Kemenkeu mendapat catatan penting dari DPR. Anggota Komisi XI DPR RI Eric Hermawan mengingatkan agar penindakan tidak berdampak pada industri hasil tembakau kecil dan menengah yang menyerap banyak tenaga kerja.  

"Kebijakan yang terlalu menekan produsen kecil-menengah bisa memicu efek domino seperti PHK dan gangguan ekonomi lokal. Ini bertentangan dengan Visi Asta Cita Presiden Prabowo," ujar Eric Hermawan, Senin (21/7/2025).  

Politisi Partai Golkar ini menekankan pentingnya pengawasan yang adil dan transparan. "Satgas jangan hanya menyasar pelaku kecil, tapi juga perlu pengawasan ketat terhadap pabrikan besar yang selama ini minim pelaporan," tambahnya.  

Eric menyarankan pemerintah menyediakan kemudahan akses cukai dengan harga terjangkau bagi pelaku usaha kecil. Industri hasil tembakau disebut menyumbang 10-15% penerimaan negara. Contoh nyata kontribusi industri kecil terlihat di Pamekasan, dimana beberapa perusahaan rokok lokal membantu pembangunan infrastruktur jalan kabupaten.  

Data Kemenperin 2024 menunjukkan ada lebih dari 1.100 IKM rokok di Indonesia yang menyerap 600.000 tenaga kerja langsung, belum termasuk rantai distribusi dan pengecer. Direktur CISSI Agus Surono menegaskan industri kecil menengah rokok dilindungi konstitusi dan UU Persaingan Usaha.  

"Persaingan sehat akan menciptakan iklim usaha kondusif dan berkelanjutan, seimbangkan aspek ekonomi dan sosial untuk kesejahteraan rakyat," pungkas Agus.  

Satgas BKC Ilegal yang dibentuk 9 Juli 2025 bertujuan memberantas peredaran rokok tanpa pita cukai dan minuman beralkohol ilegal. DPR berharap implementasinya tetap memperhatikan dampak sosial ekonomi di lapangan.