JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengusulkan pendirian lembaga khusus seperti "Bulog Perumahan" kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Usulan ini bertujuan untuk mengatasi backlog hunian nasional yang mencapai 10–15 juta unit, serta mempercepat penyerapan rumah subsidi.

Fahri menilai saat ini belum ada off-taker yang menjamin pembelian rumah subsidi dari pengembang, sehingga banyak perusahaan konstruksi kesulitan memasarkan hunian yang sudah dibangun. “Ini menandakan ada masalah struktural,” kata Fahri dalam pertemuan resmi di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Lembaga yang diusulkan nantinya akan menjadi pembeli atau penyalur rumah subsidi, terutama rumah sosial yang dibangun di atas lahan berizin dari pemerintah. Ia juga mengusulkan pergeseran skema subsidi dari subsidi cicilan (FLPP) menjadi subsidi berbasis tanah. “Kalau elemen subsidi dipindah ke tanah, harga rumah subsidi bisa turun dari Rp186 juta menjadi sekitar Rp120–130 juta,” ungkapnya.

Fahri menambahkan, pihaknya akan mempelajari best practice dari negara lain seperti Turki dan Singapura. Ia menekankan pentingnya langkah cepat menyusun konsep teknis pelaksanaan, dengan seizin Presiden.

Menanggapi kebutuhan perumahan perkotaan, Fahri menyatakan bahwa rumah vertikal akan menjadi solusi utama karena mahalnya harga tanah di kota. Presiden disebut juga mendorong pembangunan hunian vertikal sebagai bagian dari pembaruan wajah kota.

Seluruh hunian yang mendapat dukungan negara, baik berupa subsidi tanah, konstruksi, maupun cicilan, akan masuk dalam kategori social housing. Lembaga offtaker ini nantinya akan mencakup baik rumah tapak maupun rumah vertikal.

Usulan ini diharapkan mampu membentuk ekosistem perumahan nasional yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan, dengan sinergi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN.