Breaking News :
KanalLogoLogo
Minggu, 27 Juli 2025

Hukum

DPR Soroti 15 Produk Herbal Berbahaya: Ada Kandungan Sildenafil Sitrat

Ima KarimahMinggu, 27 Juli 2025 14:19 WIB
DPR Soroti 15 Produk Herbal Berbahaya: Ada Kandungan Sildenafil Sitrat

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher

ratecard

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyoroti temuan mengejutkan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait 15 produk obat bahan alam (OBA) yang mengandung bahan kimia obat (BKO) berbahaya, termasuk sildenafil sitrat, zat keras yang biasa digunakan untuk mengatasi disfungsi ereksi.

“Temuan ini sangat memprihatinkan. Obat herbal seharusnya menjadi alternatif yang aman bagi masyarakat, bukan malah menjadi ancaman karena disusupi bahan kimia obat tanpa izin,” ujar Netty dalam keterangan tertulis, Selasa (22/7/2025).

Sepanjang Juni 2025, BPOM menarik 15 produk tradisional ilegal dari peredaran. Dalam uji laboratorium, obat-obatan tersebut terbukti mengandung zat kimia keras seperti sildenafil, deksametason, parasetamol, klorfeniramin maleat, dan sibutramin HCI – yang semuanya hanya boleh dikonsumsi dengan resep dokter.

Netty mengingatkan bahwa penggunaan bahan seperti sildenafil tanpa pengawasan medis sangat berbahaya dan bisa berakibat fatal. Ia mendorong BPOM untuk tidak hanya bersikap reaktif, tetapi juga meningkatkan pengawasan proaktif dan inspeksi berkala terhadap seluruh rantai produksi dan distribusi produk obat tradisional.

“BPOM harus memastikan sistem pengawasan tidak memberi celah bagi produsen nakal. Literasi publik juga penting agar masyarakat tidak sembarangan membeli produk herbal secara online,” tegasnya.

Ia mendukung langkah tegas BPOM yang sudah menarik dan memusnahkan produk-produk berbahaya, serta menyerukan tindakan hukum terhadap para pelaku usaha yang terlibat.

Lebih jauh, Netty menilai perlindungan konsumen harus dibangun dalam kebijakan jangka panjang melalui sistem sertifikasi yang lebih ketat, pelabelan transparan, dan koordinasi lintas lembaga.

“Kesehatan publik tidak boleh dikorbankan demi ambisi bisnis. Semua pihak terkait, dari BPOM hingga Kementerian Kesehatan, harus menciptakan sistem yang benar-benar menutup celah kecurangan,” pungkas legislator dari Dapil Jawa Barat VIII itu.

Pilihan Untukmu