JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengkritik tajam lonjakan utang PT PLN (Persero) yang tercatat mencapai rata-rata Rp156,7 miliar per hari. Ia menilai kondisi ini sebagai kegagalan manajemen keuangan perusahaan, meskipun PLN memiliki posisi monopoli dan mendapat banyak dukungan dari negara.

“PLN ini perusahaan monopoli, punya akses penuh ke fasilitas negara, tapi keuangannya justru babak belur. Ini keliru secara manajemen,” ujar Mufti dalam pernyataan resminya, Senin (4/8/2025), dikutip dari Parlementaria.

Mufti juga menyoroti kepemimpinan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, yang menurutnya gagal menjaga stabilitas finansial perusahaan serta tidak memenuhi tanggung jawab moral kepada masyarakat. Ia menilai memburuknya layanan publik di tengah utang yang terus membengkak adalah alasan kuat untuk merombak jajaran direksi.

Data dari Center for Budget Analysis (CBA) menunjukkan utang PLN meningkat dari Rp655 triliun pada 2023 menjadi Rp711,2 triliun pada 2024. Artinya, ada lonjakan utang sekitar Rp56 triliun hanya dalam satu tahun. Di sisi lain, laba perusahaan justru merosot Rp4,3 triliun dalam periode yang sama.

Tak hanya soal keuangan, Mufti juga mengangkat dugaan penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi oleh Direktur Utama PLN saat melakukan perjalanan ke luar negeri. Ia mendesak audit menyeluruh terhadap keuangan PLN dan menuntut perombakan total manajemen.

“Sudah waktunya PLN dibongkar, bukan hanya soal struktur keuangannya, tapi juga moral dan integritas pimpinannya. Kita ingin BUMN itu bekerja dengan akhlak, bukan akal-akalan,” tutupnya.