JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjalin kerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) guna mempermudah pegawai negeri berpenghasilan rendah mendapatkan hunian layak dengan harga terjangkau. Kerja sama ini merupakan bagian dari program penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).  

Penandatanganan perjanjian dilakukan Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dan Deputi Komisioner BP Tapera Sid Herdi Kusuma di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Kamis (7/8/2025). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan saat ini sebanyak 1.190 pegawai Kemendagri telah mendaftar program pembiayaan rumah ini.  

"Banyak PNS yang berpenghasilan rendah, ada yang gajinya di bawah Rp5 juta. Program ini akan membantu mereka mendapatkan rumah layak," ujar Tito. Ia berharap kemudahan akses perumahan dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan publik sekaligus mengurangi potensi penyimpangan.  

Program ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto tentang penyediaan tiga juta rumah untuk MBR. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembebasan BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR, yang kini telah diimplementasikan seluruh pemerintah daerah melalui Peraturan Kepala Daerah.  

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan program ini berjalan baik berkat kerjasama antar kementerian. "Tidak ada superman dalam kabinet ini, yang ada adalah super tim. Semua bekerja untuk visi-misi Presiden," tegasnya.  

Acara penandatanganan dihadiri Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari dan pejabat terkait. Secara simbolis juga dilakukan penyerahan kunci rumah kepada beberapa pegawai Kemendagri sebagai penerima manfaat program ini.