JAKARTA - Sejumlah warga mempertanyakan kelayakan pemberian tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta per bulan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Candra (28), seorang karyawan swasta dari Tangerang, menilai nilai tunjangan tersebut tidak seimbang dengan kinerja DPR yang dinilainya belum maksimal dalam menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat. Ia mendorong anggota dewan untuk lebih sering turun ke lapangan dan menyerap aspirasi rakyat secara langsung, khususnya dari daerah-daerah pelosok.

Pendapat serupa disampaikan oleh warga Jakarta, Aly Azka Baihaqy (24), yang menilai kinerja DPR selama ini cenderung berpihak pada kelompok tertentu. Aly menyatakan bahwa tunjangan sebesar itu tidak pantas diberikan jika sistem kerja DPR masih berjalan dengan cara yang sama.

Menanggapi kritik masyarakat, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa penetapan besaran tunjangan perumahan tersebut telah melalui kajian yang matang, dengan mempertimbangkan kondisi dan harga properti di Jakarta dimana kantor DPR berada. Puan juga menyampaikan komitmennya untuk memperhatikan aspirasi masyarakat dan meminta agar publik terus mengawasi kinerja para anggota dewan.