JAKARTA – Pimpinan DPR RI akhirnya membuka ruang dialog dengan perwakilan mahasiswa di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Pertemuan ini digelar setelah hampir sepekan gelombang demonstrasi di depan DPR tanpa satu pun wakil rakyat menemui massa.

Dalam forum yang berlangsung di Ruang Abdul Muis tersebut, hadir tiga Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Cucun Ahmad Syamsurijal (PKB), dan Saan Mustopa (Nasdem). Mereka duduk berhadap-hadapan dengan puluhan mahasiswa dari berbagai kampus.

Perwakilan mahasiswa Universitas Indonesia, Agus Setiawan, menuntut DPR membentuk tim investigasi independen terkait dugaan kekerasan aparat selama aksi 25–31 Agustus 2025 serta klarifikasi isu makar yang sempat dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. “Kami ingin ada tim investigasi independen untuk mengusut tuntas kekerasan dan tudingan makar yang merugikan gerakan mahasiswa,” ujarnya.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti kenaikan tunjangan DPR di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit. Kritik serupa disampaikan mahasiswa dari Universitas Trisakti, Jili Colin, yang menegaskan perlunya penghentian kriminalisasi aktivis dan mahasiswa. “Kami tidak mungkin menyuarakan aspirasi dengan cara anarkis,” tegasnya.

Dari HMI Dipo, Abdul Hakim mendesak DPR memastikan pembebasan mahasiswa yang ditahan selama aksi. Sementara Ketua Umum GMNI, Muhammad Risyad Fahlefi, menyoroti lambannya DPR mengesahkan RUU pro-rakyat, termasuk RUU Perampasan Aset, RUU PPRT, RUU Masyarakat Adat, dan revisi KUHAP.

Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, juga menagih janji Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka soal penciptaan 19 juta lapangan kerja serta meminta evaluasi kabinet, menyusul kasus korupsi yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer.

Menanggapi berbagai tuntutan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan permintaan maaf atas kinerja lembaga yang dinilai belum maksimal. Ia berjanji melakukan evaluasi menyeluruh dan menegaskan DPR telah menghentikan tunjangan perumahan serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. “Reformasi DPR akan dipimpin langsung Ketua DPR Puan Maharani,” kata Dasco.

Terkait tuntutan investigasi, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa memastikan hal tersebut akan diteruskan ke pemerintah. Ia menilai penting adanya tim independen agar peristiwa serupa tidak terulang. “DPR akan mendorong, tetapi kewenangan penuh ada di pemerintah,” ujarnya.

Dasco menambahkan, DPR akan segera membahas tuntutan mahasiswa melalui rapat evaluasi bersama pimpinan fraksi.