JAKARTA – Pedagang di Plaza 2 atau District Blok M, Jakarta Selatan, mengaku terkejut setelah mengetahui biaya sewa kios yang ditetapkan pengelola MRT Jakarta ternyata tidak sampai Rp 1 juta per bulan. Selama ini, mereka membayar jauh lebih tinggi kepada koperasi yang mengelola kios.

Yazid (23), salah satu pedagang, menuturkan dirinya sempat membayar Rp 2,5 juta hingga Rp 4,5 juta per kios, padahal tarif resmi dari MRT Jakarta hanya Rp 300.000 per bulan. “Kaget, ini uang ke mana saja? Kami bayar mahal, tapi ternyata ke MRT cuma Rp 1 juta untuk dua kios. Sisanya ke mana?” ujarnya di Blok M Hub, Kamis (4/9/2025).

Ketidaksesuaian tarif itu terungkap setelah pengelola mematikan listrik karena pedagang dianggap menunggak pembayaran sejak Januari hingga Mei 2025. Untuk menghidupkan listrik kembali, pedagang diminta melunasi tunggakan langsung ke MRT Jakarta sesuai tarif resmi.

Namun, kelegaan pedagang tidak berlangsung lama. Pada akhir Agustus, tagihan sewa melonjak drastis hingga belasan juta rupiah per kios. Yazid menyebut tagihan dari koperasi untuk dua kios miliknya mencapai sekitar Rp 15 juta. Kondisi ini membuat banyak pedagang memilih meninggalkan Plaza 2 dan direlokasi ke Blok M Hub.

Menanggapi persoalan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta PT MRT Jakarta menghentikan kerja sama dengan koperasi yang terbukti melanggar kesepakatan. Ia menegaskan, dalam perjanjian awal tarif sewa hanya diperbolehkan Rp 300.000 hingga Rp 1,5 juta per bulan.

“Saya sudah cek langsung dan memang betul ada pungutan di luar ketentuan. Kalau koperasi tidak memenuhi kesepakatan, kerja samanya lebih baik dihentikan,” kata Pramono saat meninjau Blok M, Rabu (3/9/2025).

Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyat, membenarkan adanya lonjakan tarif dalam sebulan terakhir. Menurutnya, sebelum itu tarif masih sesuai perjanjian. Hingga kini, pihak MRT belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait dugaan pungutan berlebih oleh koperasi.