BANDUNG – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dengan melakukan rehabilitasi terhadap 43 unit bangunan yang terdampak aksi penyampaian aspirasi masyarakat pada akhir Agustus 2025. Bangunan tersebut tersebar di 15 kabupaten/kota di enam provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk respon cepat pemerintah dalam memulihkan fungsi fasilitas publik demi keberlangsungan pelayanan masyarakat. “Kementerian PU menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk segera melakukan rehabilitasi terhadap fasilitas umum yang terdampak. Instruksi Presiden bersifat cepat dan tepat, sehingga kami klasifikasikan kerusakan menjadi ringan, sedang, hingga berat,” ujarnya, Selasa (2/9/2025).
Prioritas utama penanganan, lanjut Dody, adalah perbaikan fasilitas publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Pemerintah menganggarkan sekitar Rp900 miliar untuk memperbaiki infrastruktur tersebut dalam status tanggap darurat. “Kondisi ini menuntut kecepatan, sehingga anggaran difokuskan pada pemulihan fungsi layanan publik di seluruh Indonesia,” tambahnya.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Chomistriana, menyebut pihaknya segera melaksanakan instruksi Presiden dengan menyesuaikan tingkat kerusakan tiap bangunan. “Kriteria awal meliputi terbakar atau tidak terbakar, serta indikasi kerusakan ringan, sedang, atau berat. Target kami pelaksanaan rehabilitasi dapat segera dimulai sesuai arahan Presiden,” kata Dewi.
Adapun daftar bangunan yang akan direhabilitasi mencakup berbagai fasilitas penting, seperti JPO Halte TransJakarta Pasar Senen dan Polda Metro Jaya di DKI Jakarta, Wisma dan Kantor Cagar Budaya MPR RI di Bandung, sejumlah gedung DPRD dan kantor pemerintahan di Cirebon, Surakarta, Banyumas, Pekalongan, Jepara, Brebes, hingga Cilacap. Di Jawa Timur, perbaikan mencakup Gedung Grahadi Surabaya, kantor DPRD dan Samsat di Kediri, serta kompleks DPRD Blitar. Sementara di Makassar dan Mataram, penanganan dilakukan pada gedung DPRD provinsi dan kota.
Kementerian PU berharap upaya ini tidak hanya mengembalikan fungsi bangunan, tetapi juga memperkuat daya tahan infrastruktur. “Sebagai antisipasi ke depan, kami akan meningkatkan kualitas material rehabilitasi agar bangunan lebih tahan terhadap potensi kerusakan. Upaya ini juga bagian dari komitmen menjaga fasilitas publik sekaligus warisan budaya bangsa,” tandas Dewi.
