JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengkritik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang dinilainya masih memiliki banyak persoalan dalam hal tata kelola dan kepastian hukum. Dalam tayangan di kanal YouTube "Terus Terang Mahfud MD", ia menyoroti kurangnya keterlibatan pemerintah daerah dalam program tersebut, dimana pemerintah daerah tidak dilibatkan dalam penyelenggaraan namun justru diminta turun tangan ketika terjadi kasus keracunan.

Mahfud juga mencontohkan ketidakjelasan tanggung jawab di tingkat lapangan, seperti guru yang diminta membersihkan tempat makan MBG tanpa tambahan insentif.

Lebih lanjut, Mahfud mempertanyakan dasar hukum program MBG yang menurutnya masih abu-abu, padahal kepastian hukum sangat penting agar semua pihak memahami konsekuensi hukum jika terjadi kesalahan.

Meski mengakui manfaat program ini, ia menegaskan bahwa persoalan keracunan yang telah menimpa ribuan siswa tidak boleh diremehkan karena menyangkut nyawa dan kesehatan, bukan sekadar persoalan angka statistik.

Data Badan Gizi Nasional hingga 22 September 2025 mencatat 4.711 kasus keracunan MBG yang tersebar di tiga wilayah, dengan wilayah I mencatat 1.281 kasus, wilayah II sebanyak 2.606 kasus, dan wilayah III mencapai 824 kasus, dimana beberapa kejadian bahkan telah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa.