JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyampaikan permohonan kepada Kementerian Keuangan agar tidak memotong anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) untuk tahun 2026. Permintaan ini disampaikan sejumlah gubernur dalam audiensi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta.

Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Jambi, Al Haris, mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut menjadi wadah bagi kepala daerah untuk menyampaikan keluhan mereka. Penurunan alokasi TKD dinilai berdampak signifikan pada belanja daerah, khususnya bagi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kecil. Haris mencontohkan, di Jambi, anggaran TKD turun dari Rp 4,6 triliun menjadi Rp 3,1 triliun, yang berasal dari pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan anggaran tunda salur. Ia mengkhawatirkan kondisi ini dapat mengganggu kinerja pegawai dan menghambat pembangunan.

Gubernur lainnya, seperti Muzakir Manaf dari Aceh, menyebut daerahnya mengalami pemotongan sekitar 25 persen. Sementara Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengungkapkan pemotongan DBH di daerahnya mencapai 60 persen, sehingga anggaran TKD turun dari Rp 10 triliun menjadi Rp 6,7 triliun. Para gubernur secara seragam meminta pemerintah pusat untuk tidak memotong anggaran TKD 2026 agar roda pemerintahan dan pembangunan di daerah dapat tetap berjalan dengan baik.