JAKARTA – Pemerintah Indonesia resmi memulai uji klinis fase 1 vaksin tuberkulosis (TBC) berbasis inhalasi pertama di dunia. Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benjamin Paulus Octavianus (dr. Benny), menyebut langkah ini sebagai program prioritas dalam percepatan pemberantasan TBC yang menjadi target Presiden Prabowo Subianto. “Pemberantasan TBC adalah program hasil terbaik cepat dari Presiden Prabowo yang harus segera direalisasikan,” ujar dr. Benny saat meninjau lokasi uji klinis di RS Islam Jakarta.
Vaksin TBC inhalasi ini berbeda dari vaksin pada umumnya karena diberikan dalam bentuk uap halus yang dihirup, bukan melalui suntikan. Penelitian dipimpin oleh pakar pulmonologi Prof. Erlina Burhan dan melibatkan RS Persahabatan, RS Islam Cempaka Putih, perusahaan bioteknologi Etana, serta CanSino Incorporation dari Tiongkok. Uji klinis fase 1 dimulai setelah memperoleh seluruh persetujuan etik dari dua rumah sakit serta izin dari Badan POM pada 2025.
Prof. Erlina menjelaskan bahwa fase awal ini bertujuan mengevaluasi keamanan serta imunogenisitas vaksin pada relawan dewasa sehat berusia 18–49 tahun. Sebanyak 36 sukarelawan akan mengikuti penelitian, terbagi dalam dua kelompok dosis berbeda. Rekrutmen dilakukan di RS Islam Cempaka Putih, sementara prosedur lanjutan seperti Bronchoalveolar Lavage Fluid (BALF) dilaksanakan di RS Persahabatan yang memiliki fasilitas bronkoskopi lengkap.
Metode inhalasi disebut mampu memberikan keunggulan karena vaksin langsung masuk ke saluran pernapasan dan menstimulasi kekebalan lokal di paru-paru—organ utama yang diserang TBC. Para partisipan akan dipantau ketat pada hari ke-28, ke-90, dan ke-180 untuk memastikan keamanan dan respons imun tubuh setelah menerima vaksin. “Vaksin TBC inhalasi ini akan menjadi terobosan besar dalam upaya pemberantasan tuberkulosis di Indonesia dan dunia,” kata Prof. Erlina.
Di sisi lain, dr. Benny menegaskan bahwa pemberantasan TBC membutuhkan dukungan anggaran besar, diperkirakan mencapai Rp10–20 triliun. Anggaran tersebut mencakup pengobatan, renovasi rumah bagi pasien miskin, serta bantuan makanan bergizi melalui koordinasi lintas kementerian. Pemerintah menargetkan penurunan kasus TBC dari 380 menjadi 65 kasus per 100 ribu penduduk agar sejajar dengan negara maju dalam pengendalian TBC.
Kepala BPOM Taruna Ikrar memastikan dukungan penuh terhadap uji klinis ini, termasuk penerbitan izin fase 1 dan persiapan untuk fase berikutnya. “Setelah fase 1 dinyatakan aman, BPOM akan memproses izin fase 2 dan 3 guna menentukan dosis serta efikasi vaksin,” ujarnya. Pemerintah berharap, melalui percepatan pengembangan vaksin dan penguatan program nasional, Indonesia dapat mencapai target bebas TBC pada 2030.
