Rencana pemerintah yang tengah mengkaji insentif kendaraan listrik dan hybrid disambut baik para pelaku industri otomotif tanah air. Langkah ini dianggap sebagai angin segar bagi industri otomotif yang tengah tertekan oleh daya beli masyarakat yang melemah. Di tengah ancaman kenaikan PPN menjadi 12%, kebijakan insentif tersebut diharapkan mampu memberikan dorongan signifikan bagi sektor yang sedang menghadapi tantangan besar ini.
Menurut Marketing Director PT Toyota Astra Motor Anton Jimmi Suwandy, pemberian insentif ini menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasar. “Ya tentu saja ini yang memang sangat kita harapkan sejak dari tahun lalu kita banyak bicara dengan pemerintah kemudian diskusi dengan pakar dan media ya, bagaimana kita mendukung arah karbo neutrality tidak hanya battery vehicle (BV) tapi juga teknologi lain seperti hybrid dan juga apalagi local production, jadi saya rasa ini langkah yang positif kami sangat mendukung dan kami sangat siap kalau memang insentif ini akan digulirkan, kami juga mengkonsider untuk tidak hanya menggunakan produk-produk yang sudah ada tapi juga meng introduce produk-produk yang baru juga.”
Pemerintah menargetkan net zero emission pada 2060, dan kebijakan insentif ini menjadi bagian dari langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut. PT Toyota Astra Motor menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan penggunaan teknologi terkini demi mendukung program pemerintah. Selain kendaraan listrik, Toyota juga memperkenalkan teknologi ramah lingkungan berbasis FCF berbahan bakar hidrogen murni yang zero emission.
Selain fokus pada kendaraan listrik, pabrikan otomotif dalam negeri juga menjalin kemitraan strategis. Toyota bekerja sama dengan Pertamina Patra Niaga dan Serasi Auto Raya dalam uji coba kendaraan berbasis bioetanol S10. Kerja sama ini bertujuan mempelajari efektivitas penurunan emisi dan biaya operasional dari pemanfaatan energi alternatif. Langkah ini menegaskan bahwa upaya mencapai emisi nol tidak hanya terbatas pada teknologi listrik, tetapi juga melalui diversifikasi energi.
"Jika kita telah mencapai kesepakatan dengan pihak internal pemerintah, saya percaya bahwa pelaksanaannya dapat dimulai secara efektif pada tahun depan," ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di acara GJAW 2024 di Tangerang, Jumat (22/11/2024). Agus menyatakan bahwa pemerintah sedang menyelesaikan konsep kebijakan yang diharapkan rampung tahun ini, sehingga implementasi dapat berjalan pada 2025.
Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada kendaraan listrik berbasis baterai, tetapi juga teknologi hybrid dan produk lokal. Rencana pemerintah yang tengah mengkaji insentif kendaraan listrik dan hybrid ini mencerminkan langkah strategis untuk mendukung transisi energi di Indonesia.
(Gin)
