JAKARTA - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) melanda Indonesia. Data Kementerian Ketenagakerjaan per 20 Mei 2025 mencatat 26.454 pekerja telah di-PHK, jumlah yang meningkat signifikan dari periode sebelumnya. Melihat kondisi ini, Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mendesak pemerintah segera bertindak dengan strategi konkret untuk melindungi pekerja dan mencegah krisis ketenagakerjaan yang lebih parah.

“Kenaikan angka PHK bukan sekadar statistik, ini pengingat bahwa krisis ketenagakerjaan makin dalam dan harus direspons segera. Pemerintah tidak bisa hanya menunggu badai berlalu tanpa membuka payung perlindungan,” tegas Puan, Rabu (21/5).

Puan meminta pemerintah menggulirkan program padat karya, pelatihan ulang (reskilling) bagi pekerja terdampak, serta dialog intensif dengan pelaku usaha dan serikat pekerja. Menurutnya, negara tidak boleh menjadi penonton ketika rakyat kehilangan pekerjaan.

“Demokrasi tidak boleh berhenti di bilik suara, tapi harus sampai ke dapur rakyat. Hak untuk hidup makmur dan sejahtera juga bagian dari demokrasi,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu.

Puan menegaskan DPR RI akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, terutama pekerja. Ia juga menyoroti tantangan struktural dan kesenjangan ekonomi yang masih dihadapi tenaga kerja di Indonesia.

“Yang paling pokok adalah menyelesaikan masalah ekonomi: meningkatkan pendapatan rakyat, menyediakan lapangan kerja, dan menjamin sumber penghidupan,” ucapnya.

Puan juga mengingatkan bahwa perlindungan terhadap pekerja adalah amanat konstitusi, sehingga negara harus hadir dalam menjamin kesejahteraan warganya. Ia pun mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk pelaku bisnis, untuk bersama-sama menghadapi badai PHK ini.

“Membangun Indonesia yang besar ini membutuhkan kerja bersama seluruh anak bangsa. Negara harus hadir, tidak boleh jadi penonton,” tutup Puan.