JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan dukungan terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan kesediaan Indonesia untuk mengakui kedaulatan Israel dengan syarat Palestina diakui sebagai negara merdeka. Ketua Bidang Hubungan Kerja Sama Internasional MUI, Sudarnoto Abdul Hakim, menegaskan bahwa dukungan ini bukanlah bentuk dukungan terhadap Israel, melainkan bagian dari perjuangan untuk memerdekakan Palestina dari pendudukan Zionis.
"Kami mendukung pemerintah karena pemerintah mendukung Palestina dan tidak mendukung Israel. Israel adalah penjajah yang telah menghancurkan. Sikap ini sejalan dengan hasil ijtimak ulama dan fatwa MUI," ujar Sudarnoto dalam keterangannya pada Kamis (29/5). Ia menambahkan bahwa inti dari perjuangan ini adalah memastikan Palestina terbebas dari penjajahan Israel.
Pernyataan MUI ini menanggapi pernyataan Prabowo dalam joint statement bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5). Prabowo menyatakan bahwa Indonesia siap mengakui Israel sebagai negara berdaulat jika Israel terlebih dahulu mengakui kedaulatan Palestina.
"Indonesia sudah menyampaikan, begitu negara Palestina diakui oleh Israel, kami siap mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik," tegas Prabowo.
Sudarnoto menjelaskan bahwa jika Israel memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti menarik pasukannya dari Gaza, mengembalikan tanah yang direbut secara paksa, dan membebaskan tahanan Palestina, maka tidak ada lagi alasan bagi Indonesia untuk menolak hubungan dengan Israel.
"Namun, Israel harus tetap dihukum sesuai hukum internasional atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan, termasuk menangkap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sesuai perintah Mahkamah Pidana Internasional (ICC)," tegasnya.
MUI juga menekankan bahwa meskipun Indonesia mungkin membuka hubungan diplomatik dengan Israel di masa depan, negara harus tetap konsisten menegakkan hukum internasional dan memastikan keadilan bagi rakyat Palestina.
"Pemerintah Indonesia harus tetap berdiri di garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak Palestina di forum internasional," tambah Sudarnoto.
Pernyataan Prabowo ini juga merupakan penegasan kembali komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara (two-state solution) sebagai jalan menuju perdamaian di Timur Tengah. Prabowo menegaskan bahwa kemerdekaan Palestina adalah syarat mutlak bagi stabilitas kawasan.
"Kami percaya bahwa perdamaian sejati hanya bisa tercapai jika Palestina merdeka. Namun, hak Israel untuk hidup aman dan berdaulat juga harus diakui," ujarnya.
Dukungan MUI ini memperkuat posisi pemerintah dalam kebijakan luar negerinya terkait konflik Israel-Palestina. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran strategis dalam mendorong solusi damai. Namun, kebijakan Prabowo ini juga menuai beragam tanggapan, dengan sebagian pihak mengkhawatirkan risiko normalisasi hubungan dengan Israel tanpa jaminan konkret bagi kemerdekaan Palestina.
Di sisi lain, langkah ini dinilai sebagai pendekatan pragmatis dalam diplomasi internasional, di mana Indonesia tetap memegang prinsip dukungan terhadap Palestina sambil membuka ruang dialog dengan semua pihak. Jika Israel benar-benar mengakui kedaulatan Palestina, hubungan diplomatik Indonesia-Israel dapat menjadi pintu bagi upaya perdamaian lebih lanjut.
Namun, hingga saat ini, situasi di Palestina masih memanas dengan terus berlanjutnya konflik dan pelanggaran hak asasi manusia. MUI dan pemerintah Indonesia diharapkan tetap konsisten mendorong tekanan internasional terhadap Israel agar memenuhi kewajibannya sesuai resolusi PBB dan hukum humaniter internasional.
Dengan dukungan MUI, kebijakan Prabowo ini memperoleh legitimasi keagamaan sekaligus politik. Langkah ini juga menunjukkan bahwa isu Palestina tetap menjadi prioritas dalam politik luar negeri Indonesia, meskipun dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Ke depan, perkembangan situasi di Timur Tengah akan menjadi penentu apakah kebijakan ini dapat membawa dampak nyata bagi perjuangan kemerdekaan Palestina.
