MAJALENGKA – Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meluncurkan Program Pembiayaan Mikro Perumahan di Alun-alun Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Minggu (1/6). Program ini ditujukan untuk mempermudah masyarakat, khususnya berpenghasilan rendah, dalam mengakses pembiayaan perumahan yang aman dan terjangkau, sekaligus membebaskan mereka dari jeratan rentenir atau yang dikenal dengan istilah "Bank Emok".
"Pembiayaan Mikro Perumahan ini adalah upaya untuk mempermudah, mempercepat, dan membantu masyarakat untuk mengakses pembiayaan perumahan dan menghindarkan masyarakat dari rentenir. Masa negara kalah sama rentenir, ayo bersama kita lawan rentenir," tegas Maruarar Sirait.
Menteri PKP menyoroti masih banyaknya masyarakat yang tergiur pinjaman dengan bunga tinggi dari rentenir, yang memperparah kondisi ekonomi warga. Di Majalengka sendiri, fenomena pinjaman informal seperti “Bank Emok” cukup meresahkan.
"Selama ini banyak masyarakat yang lebih memilih meminjam dana dari rentenir padahal bunganya tinggi. Pemerintah jangan membiarkan hal itu terus terjadi dengan membuat kebijakan dan program yang pro rakyat," lanjutnya.
“Bank Emok” merupakan istilah lokal untuk praktik pinjaman kelompok informal tanpa pengawasan hukum, yang sering kali menjerat warga karena bunga tinggi dan sistem penagihan yang memberatkan. Program ini pun menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Peluncuran ini merupakan hasil sinergi antara Kementerian PKP, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), BP Tapera, Permodalan Nasional Madani (PNM), Bank BJB, dan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Selain pembiayaan, juga dilakukan penyerahan kunci rumah secara simbolis kepada masyarakat dari berbagai segmen, termasuk buruh pabrik, guru swasta, dan pengepul barang rongsokan yang sebelumnya kesulitan mendapatkan akses KPR karena tidak memiliki slip gaji.
"Ini saatnya masyarakat yang tidak memiliki slip gaji seperti pengepul barang rongsokan dan para buruh pabrik dan guru bisa memiliki rumah pertama dengan KPR FLPP. Pada era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto juga diciptakan sejarah capaian KPR FLPP naik mencapai 1.100 persen dan menunjukkan bahwa sektor perumahan tetap berjalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Maruarar.
Untuk mempercepat akses dan mencegah kembali ke rentenir, Menteri PKP meminta agar PNM dan Bank BJB melakukan inovasi pembiayaan, salah satunya dengan pencairan cepat dan bunga ringan.
"Jadi ke depan PNM akan mempercepat proses pencairan dana pinjaman masyarakat dalam waktu dua hari dengan bunga 1,5 persen per bulan. Selain itu Bank BJB juga akan membuat program yang bisa menjadi pilihan masyarakat agar tidak lagi meminjam dari rentenir yang bunganya bisa mencapai 30 persen per bulan,"tandasnya.
