JAJARTA -  Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Tomsi Tohir, mendesak 260 pemerintah daerah (Pemda) yang belum mengusulkan lahan untuk pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar segera menyampaikan laporan ke pusat. Program MBG merupakan inisiatif nasional yang digagas Presiden Prabowo dan masuk dalam program prioritas pemerintah pusat.

“Bagi kepala daerah yang belum mengusulkan lahan tempat SPPG atau dapur makanan bergizi ini, ada 260 yang belum mengusulkan lahan, tolong segera dilaporkan,” ujar Tomsi dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi yang disiarkan melalui kanal YouTube Kemendagri, Rabu (4/6).

Lahan yang dimaksud dapat berupa aset milik Pemda, desa, atau lainnya, selama sesuai dengan aturan yang berlaku. Nantinya, lahan tersebut akan dipinjam oleh Badan Gizi Nasional untuk dibangun dapur sebagai basis program MBG.

Tomsi menegaskan, pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan memberi manfaat ekonomi besar bagi daerah. Selain menyediakan makanan bergizi, dapur ini akan membantu ibu dan anak yang mengalami kekurangan gizi, sekaligus menggerakkan perekonomian lokal.

“Bagi desa yang berkesempatan atau daerah yang terpilih, diutamakan pemenuhan pangannya dari warga setempat, sayurnya, berasnya, dan sebagainya. Sehingga akan hidup perputaran uang di desa tersebut dan itu akan mensejahterakan warga,” jelasnya.

Ia juga mengimbau agar setiap Pemda mengusulkan lebih banyak lahan dari jumlah minimum yang dibutuhkan. Misalnya jika satu kabupaten butuh tiga lokasi, maka disarankan mengirimkan hingga sepuluh lokasi agar ada cadangan lahan yang siap dibangun.

"Kalau kita butuh tiga, daerah boleh kirim sampai 10. Supaya Badan Gizi punya stok lokasi, jangan butuh tiga dikirim satu," kata Tomsi.

Untuk tahap pertama, minimal tiga SPPG akan dibangun di setiap kabupaten/kota hingga Agustus 2025. Oleh karena itu, Pemda diminta segera melengkapi data dan usulan lokasi yang dibutuhkan.

“Ini kesempatan yang baik, kita sebagai aparat pemerintah berbahagia kalau anak kita bisa kita bantu mendapatkan makanan bergizi dan lingkungan ekonominya hidup. Kami harap ini menjadi perhatian yang serius,” tegasnya.

Program MBG tahun ini mendapat anggaran sebesar Rp7,1 triliun. Tomsi mengingatkan, jika Pemda tidak serius melaksanakan program ini, maka akan ada sanksi yang dikenakan karena program ini bersifat wajib bagi seluruh kepala daerah.

“Kalau halaman sekolahnya masih luas, bisa dibuat di halaman sekolah. Kirim dulu kesiapan lahannya,”tambahnya.