JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Faujia Helga Tampubolon, mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang pertambangan di wilayah Raja Ampat, Papua. Ia menegaskan bahwa aktivitas industri, khususnya pertambangan, tidak boleh merusak ekosistem dan pariwisata yang menjadi penopang utama ekonomi masyarakat lokal.
“Raja Ampat adalah surga wisata dunia dan kebanggaan Indonesia. Setiap rencana pertambangan harus melalui kajian menyeluruh agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun sosial,” ujar Faujia dalam pernyataan resminya, Minggu (8/6).
Faujia menyoroti bahwa ribuan warga Raja Ampat menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata mulai dari operator wisata laut, homestay, kuliner lokal, hingga kerajinan tangan. Karena itu, ia menilai kegiatan pertambangan yang belum jelas dampaknya justru berisiko besar merusak ekosistem yang sudah terbukti memberikan penghidupan.
“Kami tidak menolak pembangunan, tetapi pembangunan harus adil, berkelanjutan, dan melibatkan masyarakat setempat,” tegasnya.
Ia juga mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk lebih transparan dalam proses perizinan investasi, terutama yang menyangkut kawasan konservasi dan destinasi wisata nasional. Kajian lingkungan yang ketat, keterlibatan masyarakat lokal, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat harus dijadikan syarat utama dalam pengambilan keputusan.
“Jika tidak ada jaminan bahwa pariwisata dan lingkungan tidak terganggu, sebaiknya rencana pertambangan tersebut dihentikan,” tegasnya.
Sebagai legislator dari Daerah Pemilihan Papua, Faujia juga mengingatkan pentingnya penghormatan terhadap hak ulayat dan kearifan lokal. Ia mengajak pemerintah untuk memberi ruang bagi masyarakat adat dan pemimpin lokal dalam menata wilayah mereka secara mandiri.
“Pariwisata harus tetap diutamakan, tapi mari kita hormati pemilik tanah, masyarakat adat, dan pemerintah kabupaten yang menjadi tuan rumah di tanah mereka sendiri,” pungkasnya.
Faujia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu lingkungan dan keberlanjutan ekonomi di Papua, agar pembangunan tidak melukai alam dan meninggalkan rakyatnya.
