KENDAL - TPA Darupono di Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, mendapat sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) karena masih menerapkan sistem open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka. Jika dalam enam bulan ke depan tidak ada perubahan metode pengelolaan sampah, TPA ini terancam ditutup.  

Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, menjelaskan bahwa sanksi ini diberikan karena pengelolaan sampah di TPA Darupono tidak sesuai dengan dokumen lingkungan yang telah disetujui. "TPA Darupono tidak melaksanakan penimbunan sampah dengan sistem sanitary landfill dan tidak memenuhi kewajiban pengelolaan serta pemantauan lingkungan," ujarnya pada Selasa (17/6).  

Ia menegaskan bahwa Pemkab Kendal harus menghentikan praktik open dumping di TPA tersebut. Jika dalam 180 hari sejak surat keputusan KLH diterima tidak ada perubahan ke metode sanitary landfill, sanksi lebih berat seperti denda, pembekuan, atau pencabutan izin lingkungan bisa diberlakukan.  

Plt. Sekda Kendal, Agus Dwi Lestari, menyatakan bahwa tahun ini anggaran akan diprioritaskan untuk penanganan sampah di TPA Darupono, termasuk pengadaan alat berat seperti bulldozer. "Kami akan meratakan sampah agar tidak menggunung dan menutupnya dengan plastik," katanya.  

Kepala DLH Kendal, Aris Irwanto, mengatakan pihaknya akan menerapkan controlled landfill sebagai langkah sementara. Selain itu, jam operasional pembuangan sampah di TPA Darupono akan dibatasi dari pukul 07.00 hingga 14.00 WIB. DLH juga berencana membeli tiga insinerator untuk pengolahan sampah yang lebih ramah lingkungan, dengan satu unit di Boja dan dua unit di Weleri serta sekitarnya.  

Sanksi dari KLH ini menjadi peringatan serius bagi Pemkab Kendal untuk segera memperbaiki sistem pengelolaan sampah agar sesuai dengan standar lingkungan yang berlaku.