JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerapkan skema baru penyaluran tunjangan bagi guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND), yang langsung dikirim dari Kas Negara ke rekening guru penerima. Kebijakan ini berlaku mulai Maret 2025 dan bertujuan mempercepat pencairan tunjangan agar lebih tepat waktu, tepat jumlah, dan terukur.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan kebijakan tersebut dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Selasa (17/6). Menurutnya, skema baru ini mendapat sambutan positif dari para guru yang merasa lebih diprioritaskan. “Kita mendapatkan berbagai macam apresiasi karena para guru benar-benar merasa rekeningnya langsung terisi dari APBN. Dan kita berharap ini akan terus dilanjutkan,” kata Suahasil.

Penyaluran Tahap I tunjangan guru ASND, yang berlangsung antara Maret hingga Mei 2025, telah mencapai Rp16,71 triliun dan menjangkau sekitar 1,44 juta guru di seluruh Indonesia. Skema ini menggantikan sistem lama yang menyalurkan dana melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), yang kerap menimbulkan keterlambatan pencairan di tingkat individu.

Mulai Juni 2025, pemerintah kembali menyalurkan tunjangan Tahap II secara bertahap kepada 1,44 juta guru dengan nilai yang sama, yakni Rp16,71 triliun. Dana disalurkan berdasarkan realisasi dan data penerima pada Tahap I. Proses ini akan terus dimutakhirkan dengan validasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Suahasil menegaskan bahwa skema ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru, sekaligus menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Ia berharap skema ini menjadi standar baru dalam pengelolaan anggaran berbasis manfaat langsung.

“Seluruh guru ASN Daerah tetap menjadi perhatian kami. Dan melalui sistem langsung ini, kami ingin memastikan tidak ada keterlambatan dan pemanfaatannya benar-benar dirasakan,” tandasnya.