JAKARTA - Kebijakan work from anywhere (WFA) yang baru saja diterapkan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) menimbulkan pro-kontra di kalangan pegawai pemerintah.

Enzy, seorang ASN di salah satu kementerian yang meminta namanya disamarkan, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kebijakan ini justru akan disalahgunakan untuk manipulasi presensi. "Saat WFO saja banyak yang mengakali presensi dengan datang siang, apalagi jika WFA diberlakukan," ujar Enzy, Jumat (20/6).  

Sistem presensi di kantor Enzy saat ini menggunakan aplikasi yang memerlukan swafoto dan pelacakan lokasi dalam radius tertentu di sekitar kantor. Namun, menurutnya, sistem ini masih bisa dimanipulasi dengan menggunakan aplikasi fake location. "Mereka bisa presensi dari rumah dengan mengubah lokasi virtual," tambahnya.  

Di sisi lain, Bayu (35), ASN di instansi pemerintah Jakarta, justru menyambut positif kebijakan WFA. Ia mengaku lebih produktif menyusun laporan ketika bekerja di luar kantor karena minim gangguan. "Di kantor sering ada meeting panjang yang menyita waktu kerja. Dengan WFA, saya bisa fokus dan menyelesaikan pekerjaan lebih cepat," jelas Bayu.  

Kebijakan WFA ini tertuang dalam Peraturan Menpan-RB Nomor 4 Tahun 2025 yang bertujuan memberikan fleksibilitas kerja bagi ASN. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan-RB Nanik Murwati mengatakan, kebijakan ini dibuat untuk menjawab kebutuhan kerja yang semakin dinamis sekaligus menjaga motivasi dan produktivitas ASN.  

Meski demikian, implementasi WFA masih memerlukan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan, terutama dalam hal presensi dan akuntabilitas kinerja pegawai. Perbedaan pendapat di kalangan ASN ini menunjukkan pentingnya penyesuaian sistem pengawasan yang lebih canggih dan efektif untuk mendukung kebijakan kerja fleksibel ini.