JAKARTA – Kolegium Kebidanan bersama Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) resmi meluncurkan Kerangka Pengembangan Kurikulum Pendidikan Kebidanan Indonesia, Kamis (19/6), di Jakarta. Kurikulum ini disusun untuk meningkatkan mutu pendidikan kebidanan sekaligus memperkuat peran bidan dalam sistem layanan kesehatan nasional, khususnya dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir.

Peluncuran ini didukung mitra internasional seperti UNFPA dan Kedutaan Besar Kanada, serta mendapat dukungan penuh dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Menkes menegaskan bahwa perbaikan sistem pendidikan kebidanan adalah bagian dari strategi besar dalam reformasi layanan primer.

“Kalau kita ingin profesi bidan makin baik dan punya kewenangan lebih luas, maka semua sistem harus solid dan berbasis data,” tegas Menkes Budi.

Empat fokus utama penguatan peran bidan yang harus tercermin dalam kurikulum baru, menurut Menkes, yakni:

1. Tertib entri data melalui sistem Satu Sehat;

2. Peningkatan kompetensi lulusan;

3. Rujukan yang cepat dan tepat;

4. Perluasan peran bidan, dari pra-kehamilan hingga tumbuh kembang anak.

Ketua KKI drg. Arianti Anaya, MKM, menyampaikan bahwa kurikulum baru dirancang untuk bersifat fleksibel, adaptif, dan berbasis standar global, bukan sekadar dokumen formal. Ia menegaskan pentingnya pendidikan kebidanan yang mampu mencetak lulusan yang kompeten secara klinis sekaligus mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dalam sistem kesehatan yang kompleks.

“Bidan harus menjadi ujung tombak transformasi layanan primer,” tegasnya. Peluncuran kurikulum ini merupakan tindak lanjut dari amanat UU Nomor 17 Tahun 2023, dengan KKI berperan sebagai regulator, dan Kolegium Kebidanan sebagai motor penyusun substansi pendidikan. Kurikulum ini akan mencakup aspek klinis, etika, komunikasi, hingga kemampuan adaptasi terhadap perubahan zaman dan teknologi.

Kegiatan peluncuran juga disertai diseminasi kurikulum, yang diharapkan menjadi forum terbuka untuk menjaring masukan dari akademisi, organisasi profesi, hingga praktisi lapangan agar kurikulum terus berkembang dan berdampak nyata. “Kurikulum ini harus benar-benar menjadi instrumen perubahan di lapangan,” tutup drg. Arianti.